News And Events

news

RESENSI BUKU: Panduan Sistem Deteksi dan Penanganan Dini Ekstrimisme Kekerasan Tingkat Desa

KabarIndonesia - Buku berjudul "Panduan Sistem Deteksi dan Penanganan Dini Ekstremisme Kekerasan Tingkat Desa", diterbitkan oleh Indonesia Civil Society Against Violent Extremism (CSAVE) dan Division for Applied Social Psychology Research (DASPR) dari Ichsan Malik Centre for Peace and Dialog, 24 Februari 2019, vi+84 hlm, luas buku A5.


"Sistem Deteksi dan Penanganan Dini Ekstrimisme Kekerasan Tingkat Desa adalah sistem yang ditujukan bagi warga desa untuk dapat mendeteksi tanda dan gejala awal ekstrimisme kekerasan dan melakukan penanganan sedini mungkin di tingkat desa dengan sistem rujukan di tingkat kecamatan dan kabupaten"(hlm.8). Sistem ini ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran ideologi ekstrimisme kekerasan sehingga warga masyarakat tidak terjebak pada proses radikalisasi lebih lanjut dengan resiko yang lebih berat. 


Dalam sistem deteksi ini, berlaku prinsip-prinsip : prinsip Do-No-Harm (prinsip tidak memunculkan bahaya dan pengrusakan lebih lanjut), prinsip kehati-hatian (prudential), prinsip menghargai keindividuan (individual differences),prinsip perlindungan HAM, prinsip kerahasiaan dan akuntabilitas, prinsip kepekaan sosial, prinsip kesetaraan, prinsip kesetaraan gender, dan prinsip pemenuhan hak anak.


Adanya Tim Desa dalam sistem ini tentunya banyak menimbulkan pertanyaan bagi banyak kalangan di desa atau kelurahan, seperti apa itu? Buku ini mencoba menawarkan sebuah sistem yang digambarkan bisa dijadikan model di tingkat desa. Berangkat dari pilot project di 10 desa, buku ini mencoba berbagi informasi dan capaiannya dalam upaya membangun sistem deteksi dan penanganan dini terhadap ekstrimisme kekerasan di tingkat desa. Gambaran bagaimana sistem ini bekerja dijelaskan dengan memaparkan adanya Tim Desa dan peran-perannya, dan ditampilkan alur tata laksana pengelolaan kasus.


Buku ini memberikan pengetahuan bagi para pembaca tentang apa itu ekstrimisme kekerasan dan radikalisme yang berpotensi pada ekstrimisme kekerasan. Sekilas tentang sejarah ekstrimisme kekerasan di Indonesia dipaparkan-mulai dari Gerakan NII Kartosoewirjo (1949), Komando Jihad (1968-1981), Gerakan Front Pembebasan Muslim Indonesia (1977-1981), Jamaah Islamiyah--JI (1990), Front Pembela Islam--FPI (1998), Majelis Mujahidin Indonesia (2000), Jamaah Ansharut Tauhid--JAT(2008), Mujahidin Indonesia Timur--MIT (2010), Jamaah Ansharusy Syariah-JAS(2014), Jamaah Ansharud Daulah-JAD (2015) yang berafiliasi dengan ISIS, tahun 2016 tercatat 530 orang Indonesia ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS (BNPT), yang didominasi oleh radikalisasi agama yang mengejawantahkan dalam bentuk gerakan pemberontakan terhadap ideologi negara NKRI dan mengajarkan nilai ekstrimisme kekerasan, seperti orang yang tidak seiman boleh dibunuh, disembelih, dipenggal dan seterusnya. Sayangnya, catatan gerakan ekstrimisme kekerasan yang disajikan hanya dari kelompok radikalis Islam; apakah memang tidak ada catatan sejarah dari kelompok radikalis lainnya yang juga menimbulkan ektrimisme kekerasan? 


Buku ini juga memberikan pembelajaran tentang gejala-gejala perubahan sikap dan perilaku manusia dalam hubungan sosial, ideologi, dan tindakan kriminal. Dari sini, derajat intensitas bahaya bisa dikenali dalam tiga bagian/kelompok, yaitu tingkat 1) Waspada, sebagai derajat bahaya rendah dengan adanya tindakan ektrimisme berskala kecil; 2) Siaga, sebagai derajat bahaya menengah dengan adanya penyebarluasan paham dan kegiatan ekstrimisme kekerasan; 3)Awas, sebagai derajat bahaya tinggi dengan adanya aksi ekstrimisme kekerasan. 


Berbagai upaya pencegahan dan penanganan kasus ditawarkan dengan basis analisis akademis, karena muatan buku ini nampak kental berangkat dari teori dan refensi akademis. Upaya-upaya pencegahan melalui : peningkatan daya kritis individu, peran penting keluarga, pendidikan dan pergaulan anak, pengasuhan anak (parenting), dan keterlibatan masyarakat desa dalam penerapan sistem deteksi dan penanganan dini. Akhirnya, buku ini mencoba memberikan kejelasan tentang Tim Desa yang diwujudkan dalam deskripsi Struktur Tim Desa lengkap dengan peran dan tugasnya. Dan yang menarik adalah penyajian 7 kasus di Indonesia yang telah dicatat dalam program CSAVE. 


Secara keseluruhan, buku ini cukup baik dalam memberikan pemaparan tentang adanya bahaya gerakan radikalisme dan ekstrimisme kekerasan di Indonesia, dan bagaimana upaya-upaya bisa dilakukan di tingkat individu dan di tingkat desa sebagai upaya sistemik yang ditawarkan dengan melibatkan aparat pemerintahan desa dan semua elemen masyarakat. Upaya kerja keras untuk menyusun buku ini oleh para kontributor : Fajar Erikha, Vici Sofianna Putera, Any Rufaedah, dan Idhamsyah Eka Putra perlu mendapatkan apresiasi tersendiri, dan tentunya juga atas dukungan Mira Kusumarini sebagai penanggungjawab program dan pengadaan buku ini. 


Catatan minor yang perlu diperhatikan adalah pendekatan ini lebih bersifat top-down ketimbang pendekatan partisipatif yang memanfaatkan secara optimal modal sosial-budaya yang ada dalam masyarakat lokal. Namun demikian, upaya intervensi ini tetap perlu sebagai upaya besar yang menjadi tanggungjawab bersama, sebelum semuanya terlambat dan bahaya ekstrimisme kekerasan memakan korban jiwa anak-anak bangsa kita sendiri. Buku ini perlu dan penting untuk menjadi salah satu bahan bacaan di sekolah-sekolah, madrasah, pesantren, kelompok belajar, dan perpustakaan di daerah-daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dan kedamaian hidup berbangsa dan bernegara yang dinamis.(*)


Penulis : Djuneidi Saripurnawan, konsultan teknis CSAVE Indonesia(2019), Alumnus Studi Antropologi-Universitas Gadjah Mada dan Teknik Sipil-UAJY Yogyakarta. 



Sumber Asli: http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=8&jd=RESENSI+BUKU%3A+Panduan+Sistem+Deteksi+dan+Penanganan+Dini+Ekstrimisme+Kekerasan+Tingkat+Desa&dn=20190226061104

news

Begini Sikap Mantan Teroris Terkait Pembakaran Bendera Bertuliskan Tahlil

Jakarta, Gatra.com - Insiden pembakaran bendera bertuliskan lafal tahlil turut menjadi sorotan mantan narapidana kasus terorisme Nasir Abas. 

Bekas anggota Jamaah Islamiyah (JI) ini menghimbau agar umat islam saat jangan mudah terprovokasi dengan peristiwa yang bisa memecah belah persatuan umat. 

Menurut Nasir Abas, insiden pembakaran bendera tauhid oleh oknum Banser perlu dipahami secara jernih. 

Memang menurutnya, adakalanya kertas atau benda yang bertuliskan lafal Al Quran boleh dibakar untuk tujuan tertentu. 

Misalnya jika khawatir akan dibuang di tempat sampah. Hanya saja proses membakarnya tidak disertai emosi atau mungkin perasaan senang. Apalagi disaksikan oleh banyak orang.

“Seperti kasus dulu ada kertas yang isinya ayat Quran justru dibuat bungkus (makanan). Ini kan tidak benar, ini persoalan akhlak,” tuturnya pada pengajian mantan narapidana teroris yang diadakan Rumah Daulat Buku (Rudalku) di Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (24/10) 

Rumah Daulat Buku merupakan gerakan literasi yang didirikan Soffa Ihsan untuk meningkatkan minat baca para mantan narapidana terorisme (napiter) agar berfikiran terbuka dan menjauhi radikalisme. 

Pada pengajian siang itu, Nasir Abas menyampaikan ceramah bertema “Dari Jihadis ke Dakwah Berdasarkan Ilmu”. 

Ada 10 nara pidana teroris (napiter) yang hadir, di antaranya yang pernah terlibat kasus Bom Buku, Bom JW Marriot, konflik Ambon, dan Bom Beji-Depok. 

Pada pengajian ke empat yang diadakan Rudalku, Nasir Abas menekankan pentingnya menggunakan akhlak dalam menyikapi berbagai hal. 

Pasalnya, Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena itu jihad pun harus dengan akhlak, tidak bisa hanya dengan mengandalkan semangat. 

Untuk menggapai akhlak terpuji, menurut Nasir Abas, diperlukan ilmu agama yang mendalam. 

Ada pun mengenai jihad yang berarti perang, Nasir Abas menjelaskan, tidak bisa ditafsirkan oleh muslim perorangan, malainkan harus ijtihad para ulama. 

Itupun harus disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu. 

“Misalnya dulu ada resolusi jihad oleh kyai haji Hasyim Asy’ari (Pendiri NU). Itu merupakan kebutuhan saat itu demi melawan penjajah. Ada ulama sekaliber kyai Hasyim Asy’ari yang menjadi rujukan,” jelasnya. 

Untuk konteks kondisi saat ini yang dalam keadaan damai, menurut Nasir Abas, semangat jihad harus diarahkan untuk mencari ilmu, dan berupaya bermanfaat bagi umat. 

“Karena itu nabi sendiri sudah menjelaskan misalnya orang yang tenggelam atau kena bencana alam atau saat mencari nafkah keluarganya merupakan jihad, yang bisa menjadikan seseorang menjadi syahid,” imbuhnya. 

Kepada para mantan napiter, Nasir Abas mengingatkan bahwa jangan berfikir jihad selalu memiliki arti perang dan tujuannya untuk mati. 

“Seperti Kholid bin Walid yang berkali-kali perang tapi wafatnya di tempat tidur. Hikmahnya bahwa jihad dalam arti perang perlu dihindari kecuali situasi mendesak. Yang penting jjihad dalam artian mashlahat bagi umat. Ini yg perlu diwujudkan,” pungkasnya.


https://www.gatra.com/detail/news/359139-Begini-Sikap-Mantan-Teroris-Terkait-Pembakaran-Bendera-Bertuliskan-Tahlil

news

Tragedi Bom Sri Lanka di Hari Paskah: Perspektif Psikologi

Serangan teror di Sri Lanka 21 April 2019 lalu benar-benar menyedot perhatian dunia. Bukan serangan biasa, ledakan di tiga gereja, tiga hotel mewah, dan satu lokasi di sebuah perumahan terjadi sekaligus. Otoritas Sri Lanka menyebut National Thowheeth Jama’ath (NTJ) adalah pelaku serangan. Belum ada yang dapat memastikan apakah serangan berkaitan dengan Islamic State (IS/ISIS) pada saat itu. Jawaban muncul dua hari setelah serangan. Pemilihan gereja dan hotel bertaraf internasional dimaksudkan untuk menyerang koalisi against ISIS–di mana Amerika paling aktif–secara tidak langsung (lihat: Katz, 2019)


ISIS menyatakan bertanggung jawab atas serangan Sri Lanka melalui media resminya, Amaq. ISIS juga merilis video baiat Zahran Hashim, pendiri NTJ dan juga pimpinan amaliyah (operasi), bersama tujuh pelaku lainnya, sebelum melakukan amaliyah. Dalam video itu, Zahran dan rekan tampak sangat mempersiapkan diri. Semua mengenakan jubah berwarna abu-abu dan sorban penutup kepala (kecuali Zahran) yang sama. 


Kondisi Sri Lanka tidak segera mereda. Jumat (26/4), terduga kelompok Zahran Hashim meledakkan diri saat polisi melakukan penggerebekan. 15 orang termasuk enam anak meninggal akibat ledakan tersebut (bbm.com). Kepolisian menangkap lebih dari 70 terduga, termasuk empat perempuan. Sebagian besar memiliki hubungan keluarga atau teman pelaku serangan (cnn.com).


Bagi saya yang menekuni kajian psikologi, ada beberapa hal menarik yang dapat ditinjau dari perspektif psikologi. Serangan Sri Lanka disebut-sebut sebagai aksi balas dendam terhadap New Zealand attack 15 Mei lalu. Dugaan ini perlu dipertanyakan ulang. 


Setelah peristiwa New Zealand, banyak sekali umat Kristiani yang melakukan aksi solidaritas (lihat: bbc.com; aljazeera.com). Perdana Menteri Zew Zealand, Jacinda Ardern, dan perempuan dari berbagai profesi mengenakan hijab sebagai tanda solidaritas terdapat Muslim (www.washingtonpost.com). Senator Queensland, Fraser Anning, menerima mosi kecaman dari senator lainnya dan masyarakat dunia atas komentarnya yang menyalahkan korban (cbsnews.com). 


Solidaritas dari non-Muslim yang sebagian besar adalah Nasrani seharusnya cukup menjadi alasan untuk tidak balas dendam. Brenton Tarrant adalah oknum dari minoritas Kristen yang tidak menyukai Muslim. Ia sama sekali bukan representasi Nasrani. Benarkah Easter Sunday blast adalah balas dendam terhadap serangan New Zealand? Saya berpandangan tidak. New Zealand dapat menjadi faktor pendorong, tetapi prosentasenya kecil. Misi utama ISIS adalah mengalahkan Global Coalition Against ISIS yang berisi 79 anggota (74 negara dan 5 organisasi internasional). 


ISIS telah kehilangan banyak wilayah kekuasaan. Sejak 2015 hingga 2018, wilayah ISIS semakin menyempit. Tahun ini pun ISIS belum bebas dari gempuran. Koalisi global mengambil alih Baghouz, sebuah kota di Provinsi Deir ez-Zor, Syria. ISIS boleh dibilang semakin terjepit. Kondisi itu meningkatkan tensi untuk melakukan serangan balik dengan porsi yang sebanding. Kita tinjau kembali tujuh serangan di Sri Lanka, ISIS menentukan target sangat besar. Hal itu mencerminkan tingginya tensi balas dendam terhadap koalisi.


Pertanyaan selanjutnya adalah, Sri Lanka bukan negara yang tergabung dalam koalisi against ISIS, namun mengapa justru menjadi sasaran teror? Sasaran ISIS bukan lagi wilayah, melainkan kelompok. Abu Bakar al Baghdadi telah memperbolehkan junud (tentara) ISIS untuk melakukan jihad di manapun, terutama bagi mereka yang tidak dapat hijrah ke Syria atau Iraq. 


Bom Surabaya tahun lalu dan bom Sulu, Filipina, adalah contoh jihad yang dilakukan para junud di luar Syria dan Iraq. Sasaran mereka adalah kelompok non-Muslim, terutama penganut agama Kristen yang dianggap sebagai representasi Amerika. Begitu pula yang terjadi di Sri Lanka. Pemilihan gereja dan hotel bertaraf internasional dimaksudkan untuk menyerang koalisi against ISIS –dimana Amerika paling aktif – secara tidak langsung. 


Interpretasi al wala’ wal baro’


Salah satu prinsip utama ISIS adalah al-wala’ wal bara’. Al-wala’ wal bara’ secara harfiah berarti loyal terhadap Muslim dan berlepas diri dari kekafiran dan perbuatan buruk (lihat: Ferdiansyah, 2018). Namun kelompok ISIS memaknainya dengan loyal terhadap amirul mukminin dan membenci orang kafir (Gunaratna, 2019). Ideologi khilafah memang mensyaratkan kepatuhan terhadap amirul mukminin.


Oleh karena itu, loyal terhadap amirul mukminin sudah dianggap sebagai loyal terhadap Muslim. Prosesi baiat sebelum melakukan amaliyah ishtishadi (bom bunuh diri) di Sri Lanka adalah bukti loyalitas terhadap amirul mukminin. Dan serangan adalah bentuk dari sikap bara’. Interpretasi al wala’ wal bara’ inilah yang menjadi pendorong serta justifikasi tindakan teror. 


Dalam kajian psikologi sosial, perilaku umumnya didahului oleh sikap. Jika sikap anda setuju terhadap A, maka kemungkinan anda akan melakukan tindakan-tindakan mendukung A. Para ‘pengantin’ Sri Lanka bombing begitu sangat yakin dan ‘brutal’ membunuh sebanyak-banyaknya non-Muslim karena konsep bara’ yang dimaknai ‘membenci’ non-Muslim. 

Korelasi Ekonomi dan Pendidikan dengan Terorisme


Para pelaku serangan Sri Lanka adalah orang-orang berkecukupan dan berpendidikan tinggi. Ilham Ahmed Ibrahim dan Inshaf adalah anak pengusaha rempah-rempah, Mohamed Ibrahim - yang oleh New York Time (27/4) disebut milioner. Ia pemilik Ishana Exports yang merupakan eksporter rempah-rempah terbesar di Sri Lanka sejak 2006 (cnn.com). Seorang menantu Ibrahim juga meledakkan diri saat polisi menggerebek rumahnya. 


Seorang pelaku lainnya diketahui mendapat pendidikan di Inggris dan menyelesaikan gelar master di Australia (bostonglobe.com). Data-data ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Namun, hal itu tidak mengherankan. Studi-studi psikologi tidak menemukan hubungan yang kuat antara status ekonomi dan pendidikan dengan aksi teror. 


Kita dapat melihatnya pada pelaku bom Bali, Osama bin Laden, dan Abu Bakar al Baghdadi. Pelaku bom Bali adalah putra-putra pemilik pondok pesantren di Lamongan. Mereka mapan secara ekonomi dan juga mendapat pendidikan yang baik. Osama bin Laden adalah anak milioner Saudi yangmemiliki perusahaan konstruksi. 


Sementara amir ISIS saat ini, Abu Bakar al Baghdadi, bergelar doktor. Kita juga pernah mendengar nama Dr. Azahari yang mendanai dan menjadi otak bom Bali, Kedutaan Australia, dan Hotel J Marriot. Ia mengenyam pendidikan di Australia dan Inggris dan pernah menjadi dosen. Temuan penelitian saya juga menghasilkan data senada (2018). Banyak di antara responden yang saya wawancara berasal dari keluarga berkecukupan serta memiliki pendidikan universitas. 


Faktor dasar yang menyebabkan orang melakukan terorisme adalah pandangan ‘dunia dalam kondisi perang’, bom bunuh diri adalah tindakan mulia, dan keyakinan ‘Barat adalah musuh karena telah bertindak dzalim terhadap Muslim’ (Putra &Sukabdi, 2013). Meskipun anda berasal dari keluarga mapan dan berpendidikan namun memiliki pandangan-pandangan tersebut, maka kemungkinan untuk engage dengan terorisme sangat tinggi. 


Penulis adalah Pengajar Psikologi Sosial Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, Peneliti Division for Applied Social Psychology Research (DASPR).


https://www.nu.or.id/post/read/105533/tragedi-bom-sri-lanka-di-hari-paskah-perspektif-psikologi

news

Half Day Seminar and Mini Coaching: The Connection between Religion, Complex Society, Pro-social & Extreme Behavior

Filosof Besar asal Prancis, Voltaire pernah berkata: “If God did not exist, it would be necessary to invent him”. Ungkapan ini menunjukkan bahwa jika pun nanti ditemukan bahwa Tuhan tidak ada, kita tetap membutuhkan adanya Tuhan. Dan benar saja, di tengah gencarnya perkembangan ilmu pengetahuan di mana manusia semakin cerdas dan mudah mengenal dunia, orang juga sudah mulai mempertanyakan Tuhan dan Agama. Apakah agama masih dibutuhkan di dunia yang semakin maju ini? Seperti menyambung Voltaire, Harvey Whitehouse, Profesor Antropologi dari universitas Oxford, mengungkapkan bahwa Agama dan Tuhan dibutuhkan untuk menjaga moral, terutama sekali di struktur masyarakat yang semakin kompleks. 

 

Saat ini, Harvey Whitehouse adalah direktur Institute of Cognitive and Evolutionary Anthropology, fellow Professor di Magdalen College di Universitas Oxford, serta salah satu pendiri Centre of the Resolution of Intractable Conflict. Harvey Whitehouse adalah ilmuan terkemuka yang mengkaji hubungan agama, masyarakat, kognitif, dan perilaku. Beliau juga pernah menjadi Narasumber utama di salah seri dokumenter mengenai “the story of God” yang dinarasikan oleh Morgan Freeman. 


Beruntung sekali, di akhir Juli lalu Harvey Whitehouse berkunjung ke Indonesia dan memberikan seminar terbuka di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2019. Seminar ini dapat terselenggara atas inisiatif dari Division for Applied Social Psychology Research (DASPR) Jakarta dan bekerjasama dengan Ikatan Psikologi Sosial (IPS) dan Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara (KPIN). 

Karena ketertarikan Beliau dalam mengkaji penyebab dan konsekuensi dari social cohesion di masyarakat, Harvey Whitehouse memandang Indonesia sebagai salah satu tempat yang tepat untuk melalukan riset dan mendalami area penelitian tersebut. Hal itu, menurutnya, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang begitu beragam secara kultural; artinya banyak kelompok masyarakat dengan intensitas dan ragam berbeda yang dapat memengaruhi kerekatan sosial yang mana sangat menarik untuk dibandingkan. Harvey Whitehouse saat ini juga sedang melakukan studi tentang minoritas muslim di negara-negara lain, oleh karenanya fakta bahwa Indonesia memiliki populasi dengan mayoritas beragama Islam akan membantu untuk membuat perbandingan hasil yang sangat berharga dan dapat ditelusuri lebih dalam. Selain itu, kebangkitan kelompok-kelompok Islam konservatif di Indonesia belakangan ini juga dianggap sangat menarik untuk dieksplorasi. 

Walaupun jauh sebelumnya Harvey Whitehouse pernah ke Indonesia dan juga meneliti di Papua Nugini, Harvey Whitehouse baru mulai benar-benar serius melakukan studinya di Indonesia saat berkenalan dan berkolaborasi dengan Dr. phil. Idhamsyah Eka Putra dan kolega-kolega ilmuan sosial lainnya di awal tahun 2017. Idhamsyah Eka Putra adalah Dosen di Universitas Persada Indonesia dan Direktur DASPR. Area konsentrasi studi beliau adalah pada hubungan antar kelompok, societal psychology, prasangka, dan fanatisme agama. Beliau juga terkenal karena telah mengembangkan konsep baru yang dinamakan meta-prasangka (i.e. meta-prejudice). 

Dalam perjalanannya, karena Harvey Whitehouse dan tim risetnya merasa sejalan dengan ide dan ketertarikan dengan Idhamsyah Eka Putra dan tim risetnya, Harvey Whitehouse mulai intens melakukan kolaborasi yang berkesinambungan dengan Idhamsyah Eka Putra dan tim dari DASPR. Harvey Whitehouse mengungkapkan alasannya karena sangat terkesima dengan research achievement DASPR pada bidang-bidang yang menjadi ketertarikannya. Karena inilah, beliaupun melihat potensi yang besar untuk melakukan kolaborasi yang berkesinambungan di masa-masa yang akan datang.

Acara seminar dimoderatori oleh Joevarian Hudiyana yang merupakan Doctoral Researcher dari fakultas Psikologi, Universitas Indonesia dan managing editor di Jurnal Psikologi Sosial (JPS). Di dalam seminar, Harvey Whitehouse memaparkan presentasi tentang religi, ritual, kompleksitas sosial, dan ekstremisme. Presentasi ini merupakan hasil temuan dari penelitian etnografi yang ia lakukan di Papua Nugini dan hasil tesnya telah diujikan kembali secara global untuk memastikan bahwa konsepnya tahan uji. 

Menurutnya, religi merupakan konfigurasi dari informasi kultural yang direproduksi sepanjang waktu. Berdasarkan fakta terkait transmisi religi, Harvey Whitehouse mengembangkan teori utama yang disebutnya sebagai mode dari agama: imagistic dan doctrinal. Mode imagistic memiliki beberapa karakteristik, yaitu: frekuensi yang jarang/ ritual dengan gairah yang besar, ritual merupakan bentuk peringatan dari refleksi tentang makna dan pembentukan esensial diri secara personal, saling berbagi pengalaman yang menimbulkan kohesi yang intens dalam hubungan kelompok, penyebaran yang tidak efisien (terlokalisasi), serta sangat bermanfaat dalam upaya pencapaian berisiko tinggi (misalnya intensi berperang). Mode doctrinal sementara itu memiliki karakteristik: ritual dengan frekuensi yang sering dan memiliki doktrin yang terstandarisasi, membentuk komunitas dengan kelompok yang besar dan anonim, kekuatan kohesinya tersebar berdasarkan ikatan kategorikal, serta memiliki kapasitas untuk menghasilkan sumber daya yang besar dan akumulatif.

 Mode imagistic dianggap sebagai sebuah mode yang membentuk dan merekatkan antar masyarakat. Implementasi mode ini menghasilkan dampak yang lebih emosional dan membentuk kelekatan di antara mereka yang berpartisipasi. Sementara itu, mode doctrinal dikarenakan berlangsung dengan intensitas yang relatif sering, menjadi sebuah kebiasaan dan lebih mudah disebarluaskan informasinya. Namun begitu, dampak dari mode ini tidak terlalu menyentuh sisi emosional, tetapi lebih mengarah pada upaya penyebaran dan pembentukan pemahaman praktik standarisasi dalam agama. Dalam jangkauan lebih lanjut, pemahaman tentang mode ini tidak hanya mampu menjelaskan tentang fenomena agama, namun berbagai fenomena sosial lainnya di luar lingkup agama, misalnya tentang perilaku yang dilakukan oleh suporter sepakbola.


Harvey Whitehouse juga memaparkan tentang konsep complex society. Konsep ini menjelaskan bahwa semakin kompleks dan berkembangnya suatu tatanan masyarakat, maka individu semakin membutuhkan apa yang dinamakan dengan “moralizing Gods”. Kompleksitas ini membuat individu akan berhubungan dan berelasi tidak hanya pada individu lain yang ia kenal dan sama karakteristiknya, namun juga individu-individu asing yang berpotensi menghasilkan konflik di era masyarakat modern. Untuk itu, “moralizing Gods” sangat diperlukan untuk tumbuh di masyarakat dengan skala luas dan besar. “Moralizing Gods” dianggap oleh Harvey Whitehouse sebagai “eye in the sky”, di mana muncul pemahaman tentang adanya “Tuhan” yang dapat melihat pikiran individu dan hadirnya isu tentang rewards dan punishments dari setiap perilaku yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Kepercayaan terhadap “Tuhan” membuat individu berpikir tentang apa yang benar dan salah, apa yang baik dan buruk, serta membangun rasa percaya antar sesama. Tambahannya, Harvey Whitehouse menuturkan bahwa konsep “moralizing Gods” juga hadir pada tatanan masyarakat yang lebih sekuler dan merupakan bentuk dari pengawasan terhadap perilaku individu dan masyarakat.


Adanya mode religi juga mampu membuat prediksi tentang psikologi manusia berdasarkan memori, identitas, dan kohesi sosial. Harvey Whitehouse secara lebih detil memaparkan tentang teori penggabungan identitas (identity fusion) yang mana mampu menjelaskan keterwakilan hubungan personal di dalam kelompok. Penggabungan identitas membangun motivasi fight and die response, sehingga mampu menjelaskan alasan individu mau dan berani merelakan dirinya untuk kelompok dan bertarung atas nama kelompok, termasuk melalukan kegiatan ekstrem. Pada perjalanannya, disadari bahwa mode imagistik memainkan peranan lebih besar dalam membentuk identity fusion. 


Dalam upaya mencapai identity fusion, peran dari “berbagi pengalaman” dalam membentuk memori menjadi krusial. Pembahasan ini dijelaskan oleh kolega Harvey Whitehouse yang diajaknya datang ke Jakarta, Dr Barbara Muzzulini. Barbara Muzzulini adalah post doctoral researcher di Universitas Oxford. Ia memaparkan tentang konsep memori autobiografi sebagai ingatan individu terkait dengan kejadian-kejadian penting di masa lalu di dalam kehidupannya. Memori autobiografi berasal dari memori personal, memori dari informasi orang lain, dan memori dari kejadian publik yang dipelajari. Dalam praktiknya, identity fusion akan lebih terbentuk melalui kehadiran memori episodik, yaitu memori yang dihasilkan berdasarkan pengalaman masa lalu langsung dari individu dan bersifat sangat subjektif.

 

Seminar kemudian dilanjutkan oleh diskusi dan tanya jawab dari peserta yang hadir dan memiliki rasa keingintahuan yang besar tentang fenomena perilaku ekstremisme yang semakin marak terjadi, khususnya di Indonesia. Terakhir, junior researcher DASPR juga memperoleh kesempatan berharga untuk memaparkan rencana penelitian mereka tentang stigmatisasi yang dialami oleh para istri narapidana terorisme dan mendapatkan masukan berharga dari Harvey Whitehouse dan Barbara Muzzulini. Mereka pun bersedia untuk membantu para junior researcher untuk mampu membuat penelitian yang berkualitas dan bermanfaat ke depannya. Pada akhirnya, kegiatan ini ditutup dengan sesi mingle di antara para peserta, sekaligus membangun koneksi yang lebih luas antar peserta dan antara peserta dengan pembicara.


DASPR dan peserta yang hadir pun memperoleh pembelajaran berharga dari riset-riset yang dilakukan oleh Harvey Whitehouse dan kolega. Perkenalan kami dengan Harvey Whitehouse menyadarkan kita semua bahwa agama tidak sekedar sebagai perwujudan penghayatan, tetapi juga konteks agama dan peranannnya dalam hubungan dan perilaku masyarakat dapat dikaji melalui berbagai pendekatan ilmiah. Agama dan bangunan dari kohesi sosial dalam tatanan masyarakat yang lebih kompleks menghadirkan satu dimensi baru akan penjelasan tentang alasan di balik motivasi dan perilaku tiap-tiap individu di dalam masyarakat.

 



news

Trailer Film Dokumenter "Keluargaku Jihadku"


Film Dokumenter "Keluargaku Jihadku"


Film ini merupakan salah satu bentuk dedikasi kami terhadap masalah sosial di Indonesia, khususnya mengenai isu terorisme. Film ini mengikutsertakan 4 orang istri terpidana kasus terorisme untuk menyuarakan pendapat dan pengalaman personal mereka sebagai pihak terdampak. 


Jika tertarik ingin mengadakan acara Nobar & Diskusi film (melibatkan salah satu tokoh istri yang diangkat ceritanya dalam film serta salah satu peneliti yang terlibat langsung dalam pembuatan film) di kampus-kampus anda, silahkan hubungi kami via email timdaspr.ui@gmail.com.


news

Liputan Acara Pre-Launching dan Diskusi Film: Keluargaku, Jihadku

Rabu 31 Juli 2019 diadakan Pre-launching dan Diskusi Film Keluargaku, Jihadku oleh DASPR (Division for Applied Social Psychology Research) di Gedung PKBI Jakarta Selatan. Acara diawali dengan pembukaan oleh tim DASPR yang menjelaskan tentang tujuan dan proses pembuatan film yang bercerita mengenai keluh kesah 4 istri Narapidana (Napi) Teroris di Indonesia yang disoroti dari perspektif psikologi sosial. Dari film tersebut, para penonton diajak untuk melihat lebih dekat kesaksian-kesaksian hidup serta berbagai permasalahan yang dialami para istri Napi teroris mulai dari awal bertemu, menikah (rata-rata dengan proses ta’aruf) dan membangun kehidupan rumah tangga dengan suaminya yang terlibat dalam jaringan Teroris di Indonesia.


Selengkapnya

http://buletin.k-pin.org/index.php/daftar-artikel/444-liputan-acara-pre-launching-dan-diskusi-film-keluargaku-jihadku

http://www.buletin.k-pin.org/index.php/daftar-artikel/444-liputan-acara-pre-launching-dan-diskusi-film-keluargaku-jihadku

events

Half Day Seminar & Mini Coaching for Improving Paper

Organized by DASPR, KPIN & IPS


Date: August, 8th, 2019

Time: 08.30 am - 12.00 pm


Venue:

Division for Applied Social Psychology Research, Wisma PKBI, Jl. Hang Jebat, Jakarta Selatan


Theme:

The Connection between Religion, Complex Society, Pro-social & Extreme Behaviors

news

Jemaah Islamiyah: Still Southeast Asia’s Greatest Terrorist Threat

A member of Indonesian Police Bomb Squad secures the area where a suspicious package found on a road side at the main business district in Jakarta, Indonesia (April 28, 2011).

Image Credit: AP Photo/Achmad Ibrahim


Sixteen years after carrying out the Bali bombings, which killed over 200 people, al-Qaeda affiliate Jemaah Islamiyah (JI) remains the key terrorist group in Southeast Asia today. Despite being pushed back since 2009 by the death of its key leaders and arrest of its members, JI has deep political and ideological roots in the region. The rise of the so-called Islamic State (ISIS) since 2014 has been a God-send for JI, as it has absorbed the security apparatus’ attention, permitting JI to expand and be in a position to pose a threat to states in the region, especially Indonesia. Its key leaders believe that JI is in a state of heightened preparedness today.


Explaining JI Resilience


Today, JI’s key geographical area of focus is Indonesia. This is despite JI’s links with groups and individuals in the Philippines (such as the Moro Islamic Liberation Front, or MILF, and the Abu Sayyaf Group), Thailand (Gerakan Mujahidin Islam Pattani) and Malaysia (Kumpulan Mujahidin Malaysia) through a JI regional network. The Southeast Asian region was subdivided into three mantiqis or zones for the specific purpose of training (Philippines), funds (Malaysia and Singapore) and operations (Indonesia). The shrinking of JI’s area of focus is due to the success of Southeast Asia’s security apparatus in dismantling the network through the arrest (Abu Bakar Basyir, Abu Rusydan, Zarkasih, Adung, Umar Patek, Abu Tholut, etc.) and decimation (Noordin Top, Azahari, Dulmatin, etc.) of its leaders as well as the largescale killing and detention of its members between 2002 and 2009. More than 150 and 1,500 JI members have been killed and detained, respectively, since 2002 in Indonesia alone.


Still, JI succeeded in revitalizing and remaining relevant for a number of reasons. First is the continued existence of al-Qaeda (AQ) and JI leaders. Despite Osama bin Laden’s death, Ayman Zawahiri has continued AQ’s mantle of leadership, just as in the post-Abdullah Sungkar era, JI leaders such as Abu Bakar Bashir, Abu Rusydan, Zarkasih, and Adung continue to operate. Only Abu Bakar Bashir joined ISIS and remains in detention today.


Despite JI’s low profile nationally and internationally, most JI members have remained loyal to AQ and many have developed close ties with the pro-AQ Jabhat al-Nusra (JaN) or its successors, the Jabhat Fatah al-Sham (JFaS) (July 2016-January 2017) and Tahrir al-Sham (TaS) (since January 2017). Indonesian JI members are known to have fought alongside JaN, JFaS, and TaS as, according to Nasir Abbas and Sofyan Tsauri, whom the author met recently, JI continues to believe in undertaking violent jihad abroad but not yet in Indonesia. (Sofyan, a former member of the Indonesian police force, was jailed in March 2010 for 10 years for his part in the Aceh incident. However, he was released in October 2015, leading to accusations that he is a police spy tasked with infiltrating into terrorist groups, something Sofyan has publicly denied.)  


The JI “System”


However, it is the continued presence of the JI “system” that is the key and has acted as a conveyor belt for JI and its causes in Indonesia today. This is evident from a number of activities. First, JI leaders continue to meet on a regular basis and the PUPJI (JI’s constitution) remains the key guide to JI activities. The JI’s Shura (governing) Council meets regularly even though, according to Nasir Abbas and Sofyan Tsauri, this is undertaken clandestinely.


JI continues to have an emir, the unquestioned leader. What is an anomaly today is the presence of two JI emirs, the de facto emir and another who is publicly touted as the JI leader. While the leader of JI’s military wing was believed to be Muhammad Khoirul Aman or Ustad Batar, who was arrested in 2017, since 2009, the JI emir is believed to be Para Wiyanto, a senior figure with close ties to leaders such as Hambali, Azahari, Dulmatin and Umar Patek. Originating from Kudus and trained in Mindanao, south Philippines, Para Wiyanto is assumed to be JI’s emir today, something confirmed by analysts such as Sidney Jones and Rakyan Brata.


However, key JI leaders on the ground today have another opinion about who is the real JI emir. The primus inter pares leader of JI is believed to be Abu Rusydan, who took over as emir in October 2002 following Abu Bakar Bashir’s arrest. Rusydan was arrested in 2003 and released from detention in late 2005.

According to Sofyan Tsauri, who played a key role in the JI military training camp in Aceh in 2010 and was a key lieutenants for arms supplies for the trainees, Abu Rusydan is the de facto JI emir today.


Sofyan argued that Para Wijanto is the “emir bitona” or the emergency emir. This position is necessitated by the fact that the JI is a proscribed group in Indonesia — anyone associated with it can be arrested and funds associated with it can be frozen. In view of this, tactically it is good to have an emir bitona who has remained underground but Abu Rusydan, who remains publicly active as a religious teacher with no clear association with JI, is seen as the real leader. According to Sofyan, whenever there is a disagreement in the Shura Council, Abu Rusydan’s word is final, clearly showing his authority in JI today. Also, if ever Para Wijanto is arrested, JI will be able to continue without a true leadership vacuum.


Spread of JI’s Ideology


JI also remains active in spreading its ideas and ideology through pesantrens (religious boarding schools), mosques, educational institutions, and its publishing houses. JI is also supported by various educational and research institutions.


According to Sofyan Tsauri, JI has taken the late Osama bin Laden’s advice to heart. The former AQ leader is believed to have said that where jihadists are fighting in Muslim countries, they should continue the struggle to the end. However, in Muslim countries where there is no “jihad front” being opened yet, research institutes should educate the Ummah about jihad and become key advocates of this approach to struggle, including in Indonesia today.


JI also runs many publishing houses and media outlets, including those associated with Majelis Mujahidin Indonesia. Two of the key publications include Risalah Mujahideenand Symina, which are produced on a regular basis in Jogjakarta and Kudus respectively. Ar-Rahmah.com is also a key JI-linked online website with pro-AQ and JI-oriented perspectives published on a regular basis.


JI is also active on the humanitarian front, supporting like-minded institutions and Muslims who are in need of assistance. One such institution is Hilal Ahmar Society Indonesia, which has been active in the Middle East. The United States has proscribed it as being linked to AQ and JI. JI has also sent humanitarian assistance to support people fighting in areas where the JaN had been active. Another JI-linked active humanitarian group is the Lembaga Kemanusian One Care, which operates along the same lines as HASI.


The JI has always had a military wing, with many of its members involved in various bombings in Indonesia between 2000 and 2009. Following the crackdown by the Indonesian security forces, Sofyan Tsauri argued that the military elements have been not demobilized but merely made “non-active.” They are “parked” until ordered to re-surface.


Since 2009, JI’s military members have only been involved in combat outside Indonesia, mostly in the Philippines, but also in Iraq and Syria. With the arrest of Khoirul Aman in 2017, Abu Husna and Abdul Manap from Solo are its key military leaders. However, JI leaders such as Abu Rusydan have repeatedly stated that the time has not come for it to strike. Claiming that JI is mainly focused on education and training, not violence, Rusydan has also warned that JI would only be peaceful “up to a point” and should not be provoked.


Benefiting from Islamic State’s Backlash


Finally, a key factor that has accounted for JI’s rise and relevance is the backlash against ISIS and its violence in the Middle East, Southeast Asia in general, and Indonesia in particular. Even though there are ISIS supporters in Indonesia, the Philippines is seen as the epicenter of ISIS activities in Southeast Asia, best evident in the Marawi Siege from May to October 2017 that consumed more than 1,000 lives and inflicted massive damage to the city. The East Asia Wilayah or Wilayat Sharq Asiyya has been based in the Philippines since mid-2017, formerly under Isnilon Hapilon, who died in the Marawi Siege and is believed to be led by an emir bitona today.


As ISIS is foremost on the global and regional radar of security planners, JI has effectively been given a green light to operate freely. Some Indonesian security agencies also believe in using the JI to counter ISIS, as part of the balance of power and divide and rule game. As JI continues to have the largest number of terrorist detainees in jail or those who have been released, as well am sthe largest number of trained and ideologically fortified fighters with combat and bomb-making experience, it remains the key threat to Indonesian security. Analysts such as Sidney Jones and Rakyan estimate the strength of hardcore JI members today to be between 2,000-3,000, with many more thousands as supporters and sympathizers.


Most JI members also believe that ISIS is a proxy of the West and has to be countered as it has brought disrepute to jihad and the struggle of Muslims worldwide. By promoting inter-jihadi infighting, as has happened in the Middle East and Africa, and lately in the Philippines, ISIS is believed to be the long arm of the West, aimed at encouraging jihadists to congregate in a conflict zone — Afghanistan, Iraq, and Syria in the past, and the Philippines at present — and where regional governments, with the support of the West, can decimate the jihadists altogether. JI aims to prevent entering into this trap, according to Sofyan Tsauri.


Clearly, the JI is far from irrelevant. Learning lessons from the past and taking advantage of the current geopolitics with the focus on ISIS, JI has been able to regenerate its leaders and members and remain in a heightened state of preparedness. Far from rejoicing and being complacent because JI has not launched a major attack since 2009, states in the region should remain vigilant as this state of peace can change quickly once the habitat of violence is resanctioned.


Bilveer Singh, Ph.D., is an an Adjunct Senior Fellow, Centre of Excellence for National Security, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore and Associate Professor at the Department of Political Science, National University of Singapore.


news

Reedukasi Ideologi Kurang Efektif

UPAYA mengubah pola pikir para narapidana terorisme perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pendekatan yang lebih menekankan reedukasi ideologi negara atau wawasan kebangsaan tidak memberikan perubahan berarti dalam pola pikir mereka karena bersifat general.


Demikian antara lain temuan Divisi Riset Psikologi Sosial Terapan Daya Makara Universitas Indonesia yang dipublikasikan kemarin, di Jakarta. Daya Makara pun merekomendasikan program inklusif dalam upaya deradikalisasi bagi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan.


"Seperti management training dan life management training, dapat dikatakan sebagai praktik terbaik meski belum dikatakan sempurna," terang Koordinator Program DASPR-Daya Makara Universitas Indonesia, Faisal Magrie.


Salah satu yang membuat program itu menjadi yang terbaik karena sifatnya yang partisipatif dan menyentuh keterampilan yang mereka butuhkan. Baik ketika di LP maupun saat warga binaan menjalani reintegrasi sosial.


Faisal menjelaskan, dengan tema topik yang lebih inklusif yang diterapkan bukan hanya kepada warga binaan dari kasus terorisme, melainkan kepada seluruh napi. Pasalnya, ekslusivitas program bagi narapidana terorisme hanya akan menjadikan mereka merasa spesial.


Pada akhirnya rasa spesial tersebut menjadikan warga binaan kasus terorisme tidak secara sukarela mengikuti suatu program dan bahkan menolak karena mereka merasa dicari.


Sebaliknya, jika sifat program inklusif, warga binaan akan dengan sendirinya bergabung karena ada rasa ketertarikan. Dorongan itu pada akhirnya akan menjadikan mereka dapat berubah.


Dalam temuan lainnya, para petugas LP masih belum dapat menerapkan program deradikalisasi secara mandiri. Padahal, itu tujuan akhir seluruh program eksternal yang dilakukan swasta atau pemerintah. "Salah satu penyebabnya karena belum adanya desain keberlanjutan, kurikulum, fasilitas, dan juga anggaran untuk itu," terang Faisal.


Minta masukan Densus


Faisal juga menyinggung soal perlunya peningkatan kapasitas staf LP yang menjadi pamong warga binaan kasus terorisme. Kemampuan para pamong itu dinilai masih lemah.


Hal itu dibenarkan oleh JFU Subdit Pembinaan Kepribadian Ditjen Pemasyarakatan Ali Akbar. Ia mengatakan perkembangan persebaran tahanan teroris luar biasa. Jika sebelumnya hanya terkonsentrasi di Jawa dengan jumlah terbatas, kini sudah menyebar hingga ke Sumatra, NTT, Sulawesi, dan Kalimantan. Akibatnya, dari segi jumlah saja pamong sangat kurang.


"Mungkin kalau dijumlahkan dari 110 LP yang ada napi terorisnya, jumlah pamong 200-an kurang, maka sekitar hampir 100 lebih yang belum diapa-apain dengan hanya baru ditunjuk sebagai pamong napiter, tetapi dia sendiri belum bisa mau ngapain," ujar Ali.


Menurut Ali Akbar, perlu ada koordinasi dengan Densus 88 Antiteror Polri. Ketika mereka mengirim napi teroris, sebaiknya memberikan profil detail napi itu dan memberikan masukan terkait penempatannya, apakah bisa dicampur atau dipisah.


news

Peneliti DASPR Jelaskan Sebab dan Pencegahan Terorisme

Peneliti pada Divisi Riset Psikologi Sosial Terapan atau Division for Applied Sosial Psycology Researc (DASPR) Daya Makara Universitas Indonesia, Vici Sofianna Putera berpendapat munculnya aksi terorisme belakangan ini didorong oleh adanya orang-orang yang secara alami memiliki tingkat agresivitas tinggi. 


“Apalagi ditambah ajaran radikal yang memperbolehkan tindak kekerasan atas nama menegakkan syariat Islam,” katanya kepada NU Online di Jakarta, Rabu (16/5).


Menurut Vici, untuk mencegah aksi terorisme, kita perlu mengarahkan energi orang-orang yang memiliki kecenderungan terorisme ke arah yang lebih positif. 


“Tekan dari dorongan agresi ke hal yang lebih positif agar tidak melakukan tindak kekerasan apalagi sampai melakukan bom bunuh diri,” ujar dosen Psikologi Universitas Nahdlatul Ulama (Unusia) Jakarta ini.


Menurut Vici, secara ideologi seseorang yang telah memiliki pemahaman radikal akan sulit disadarkan. Akan tetapi, pemahaman tersebut jangan sampai melukai orang lain dan diri sendiri.


Mengamati keterlibatan istri dan anak dalam kasus terorisme di Surabaya Jawa Timur beberapa hari lalu, Vici menilai hal tersebut terjadi karena adanya kepatuhan istri kepada suaminya. Sayangnya, kepatuhan tersebut tanpa adanya diskusi, sehingga istri menurut saja kepada suaminya walaupun apa yang dilakukan suaminya tidak benar.


Pria yang semasa kuliah aktif di PMII UIN Sunan Gunungjati Bandung berpendapat, tidak tepat masyarakat menjauhi orang-orang yang terindikasi memiliki paham radikal. Pasalnya mereka yang sudah inklusif dengan pengajian kelompok radikal, akan semakin tertutup dan masyarakat semakin tidak tahu aktivitas mereka.


Pendekatan kepada orang-orang yang terindikasi memiliki paham radikal dapat dilakukan dengan pelibatan mereka dengan kegiatan sosial di lingkungan. Masyarakat Indonesia dikenal dengan pola gotong royong dan bekerjasama. Dalam masyarakat juga terdiri tidak hanya orang Islam atau satu kelompok.


“Keterlibatan mereka secara tidak langsung akan mendukung individu menjadi lebih moderat. Mereka akan paham bahwa individu itu beragam,” tegas Vici. (Kendi Setiawan/Abdullah Alawi)


news

Babak Baru Peran Perempuan dalam Terorisme

Pasca bom Surabaya dan Sidoarjo 13 dan 14 Mei 2018 lalu, muncul banyak kajian tentang keterlibatan perempuan dan anak-anak dalam aksi bom. Majalah Tempo edisi terbaru melansir hasil liputan kepada duo Siska yang datang ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk membantu para ikhwan yang terlibat kerusuhan pada 8-10 Mei lalu. Dita Siska Millenia dan Siska Nur Azizah memperlihatkan tekat bulat untuk terlibat dalam ‘jihad’.


Saya menilai hanya perlu selangkah lagi mereka siap melakukan aksi bom bunuh diri seperti Puji Kuswati, Tri Ernawati, dan Puspitasari. Apakah ini merupakan babak baru keterlibatan perempuan dalam aksi teror? Jika dulu perempuan berperan di wilayah domestik, pendukung pasif, dan pendidik calon mujahid, sekarang mereka berlaga di ‘medan perang’.


Perempuan jadi teroris sebetulnya bukanlah hal baru di dunia. Tashfeen Malik melakukan aksi teror di California bersama suaminya pada Desember 2015. Kasus itulah yang kemudian membuat Amerika menyorot isu perempuan dalam countering violent extremism (Alexander, 2016). Di Indonesia sendiri kita masih ingat nama Dian Yulia Novi yang akan meledakkan diri di istana negara dan Ika Puspitasari yang akan melakukan aksi di Bali. 


Selain dua perempuan itu terdapat Tini Susantika dan Nurmi yang kini mendekam di penjara Palu karena keterlibatannya dalam camp militer di Poso. Mereka adalah istri Ali Kalora dan Basri yang merupakan penerus kepemimpinan Santoso di Poso. Puji Kuswati dan Tri Ernawati, dua ibu yang meledakkan diri di Surabaya menambah daftar perempuan pelaku teror. Belum lagi jika kita lihat perempuan yang berangkat ke Suriah dengan membawa anak-anaknya. 


Saya menyebut fenomena ini sebagai babak baru peran perempuan. Dulu perempuan berperan mendampingi suami yang sedang berperang dan mendidik anak-anak, sekarang mereka menjadi pelaku aktif. Apakah keputusan itu diambil secara sukarela atau tidak? Saya mengatakan bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk menjadi teroris aktif. Pemikiran mereka bisa sama radikal dengan laki-laki. 


Banyak fakta yang mendukung argumen ini. Anna Sundberg adalah perempuan asal Swedia yang masuk lingkaran jihadis internasional karena keyakinannya pada jihad perang. Ia dikembalikan ke Swedia setelah bersama suami dan anak-anaknya tertangkap pasukan Bashar al-Assad di Suriah.


Dalam “The Terrorist’s Wife”, sebuah buku yang ditulis bersama seorang jurnalis, Jesper Huor, ia menceritakan betapa dulu ia sangat membanggakan mujahid dan berharap anak-anaknya kelak juga menjadi mujahid. “Mujahidin. The holy warriors. My husband is one of them and my sons will be too one day, I hope,” tulisnya. Kebanggaan adalah reaksi emosi yang dapat mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. 


Contoh lain dapat kita temukan pada Rehima, istri petinggi Jamaat al-Islami Pakistan. Ia menulis: “Kunamai putraku Osama agar kelak ia menjadi mujahid. Meskipun saat ini perang telah berkecamuk, namun ia masih kecil. Ku akan persiapkan ia untuk perang berikutnya. Atas nama Allah, ku akan korbankan dia, tak peduli ia anak kesayanganku. Kuingin keenam anak lelakiku menjadi mujahid.” (Cunningham, 2005 dalam Saputro, 2010). 


Dengan kemauan seperti itu, sesungguhnya perempuan sangat siap untuk mengorbankan dirinya. Hanya izin suami yang menghalangi. Dalam konsep Jamaah Islamiyah misalnya, perempuan diperankan sebagai pendamping dan pendidik anak-anak. Tugas mereka adalah melahirkan dan menyiapkan mujahid-mujahid baru.

 

Contoh seperti Puji Kuswati, Tri Ernawati, dan Puspitasari nyaris mustahil jika tidak didorong oleh pikiran radikal yang telah tertanam kuat. Mereka melakukan aksi bersama suami, jadi tidak ada masalah izin yang menghalangi. Bisa jadi sudah lama mereka siap menjadi martir, hanya saja tidak ada perintah atau ajakan dari suami. Kembali pada contoh Anna dan Rehima, mereka adalah dua perempuan yang sangat siap menjadi martir, hanya saja tidak diperankan untuk itu. 


Peran perempuan dalam terorisme tidak bisa lagi dianggap sepele. Banyak perempuan dalam lingkaran kelompok radikal yang berpandangan ekstrem. Dalam temuan penelitian saya misalnya, seorang istri narapidana teroris memandang tindakan suaminya adalah jihad. Ia sebagai istri yang bersabar menunggu suaminya di penjara pun akan mendapatkan pahala jihad (Rufaedah, Sarwono & Putra, 2017).


Dalam percakapan dengan kami ia mengatakan akan mendukung suaminya kembali berjihad selepas masa tahanan nanti. Jika suaminya kembali ditangkap pun tidak masalah baginya. “Ya nggak apa-apa. Namanya hidup ya begitu. Malah ada perjuangannya. Kalau kaya’ orang-orang yang di luar sana, ya bisa. Semua orang hidup begitu ya bisa. Tapi kan nggak ada perjuangannya,” tuturnya. Dengan pandangan seperti itu, hanya butuh satu tahap lagi baginya untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. 


Selain dia, terdapat banyak perempuan yang bersedia dan dengan bangga menikah dengan narapidana terorisme. Hasil penelitian kami menunjukkan setidaknya ada enam orang perempuan yang menikah dengan narapidana terorisme di sebuah lembaga pemasyarakatan di Nusakambangan. Di lapas-lapas lain juga banyak terjadi hal yang sama. Mereka tak peduli pada stigma istri teroris dan kesulitan-kesulitan lain sebagai istri narapidana karena kebanggaan kepada mujahidin. 


Tahun 2000-an Umm Osama, seorang petinggi perempuan di Al Qaeda menyerukan ajakan jihad kepada perempuan-perempuan di seluruh dunia. Seruan itu disambut oleh aksi-aksi di Rusia, Checnya, dan Palestina yang dilakukan oleh perempuan. Antara tahun 2000 hingga 2007, Speckhard dan Akhmedova mencatat 46 dari 110 pelaku bom bunuh diri adalah perempuan (Saputro, 2010). Tidak mustahil sepuluh tahun setelah kasus-kasus itu seruan Umm Osama sampai ke perempuan-perempuan Indonesia. 


Atas dasar itu semua, perhatian pemerintah, aparat, dan juga masyarakat terhadap terorisme harus lebih ditingkatkan. Peran perempuan sudah mulai memasuki babak baru, dari pendukung menjadi pelaku aktif. Upaya mesti dilakukan di berbagai lini. Empat pilar PBB: prevention, protection, participation, relief and rehabilitation dapat digunakan untuk mengatasi persoalan terorisme.


Di antara bentuk upaya yang bisa dilakukan adalah menguatkan ketahanan keluarga (family resilience) dan ketahanan masyarakat (community resilience). Dengan cara itu diharapkan keluarga dan masyarakat memiliki daya tahan yang kuat atas radikalisme mengarah kekerasan.


Penulis adalah pengajar psikologi di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta; Peneliti senior Division for Applied Social Psychology Research (DASPR) Daya Makara-Universitas Indonesia


news

Kemenkumham Akui Program Deradikalisasi di Lapas Perlu Dievaluasi

Acara diskusi yang diselenggarakan oleh DASPR Daya Makara UI dengan tema 'Diseminasi Evaluasi Program Deradikalisasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan' di Jakarta, Kamis (8/2) | ISTIMEWA


AKURAT.CO, Kepala Sub-direktorat Kerjasama Direktorat jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham, Sigit Budiyanto mengakui bahwa program deradikalisasi yang ada di Lapas sekarang memang perlu dievaluasi.


Sigit mengungkapkan bahwa program yang diusulkan Divisi Riset Ilmu Prikologi Terapan (DASPR) Daya Makara Universitas Indonesia (UI), yakni Management Training dan Life Management Training (CMT-LMT), memang memberi dampak yang sangat baik bukan hanya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), tapi juga bagi petugas pemasyarakatannya.


"CMT-LMT ini mengandung nilai-nilai toleransi, kebangsaan dan menghormati keberagaman budaya. Dalam situasi Lapas-Rutan yang penuh tantangan, pelatihan ini mampu membangun kepercayaan antara WBP dan petugas," ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima AKURAT.CO, Jakarta, Jumat (9/2).


Menurut Sigit, kepercayaan yang terbangun antara petugas dan WBP merupakan hal yang sangat penting dalam menyukseskan program deradikalisasi.


"Petugas-petugas kami yang telah menerima CMT-LMT relatif masih dipercaya WBP terorisme dan ini membuat program-program de-radikalisasi menjadi lebih mungkin dilaksanakan," katanya.


Seperti diketahui, DASPR Daya Makara UI melakukan evaluasi pada sejumlah organisasi yang melakukan program-program deradikalisasi dalam Lapas termasuk di dalamnya Search for Common Ground (SFCG), Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Center for Detention Studies (CDS) dan United Nation Inter-regional Crime Justice Research Institute (UNICRI).


Asesmen itu dilakukan di Lapas Cipinang, Lapas Cibinong, LapasSemarang, dan Lapas Pasir Putih dan menemui WBP terorisme dan para petugas lapas yang bersentuhan langsung dengan mereka.


Sebagai pembanding, DASPR Daya Makara UI juga menemui para eks-WBP terorisme yang pernah menerima program deradikalisasi dalam lapas. Hasilnya, program CMT-LMT yang dilaksanakan SFCG adalah praktik terbaik deradikalisasi dalam Lapas.


news

Program Inklusi Dinilai Tepat Diterapkan kepada Mantan Pelaku Terorisme

Program deradikalisasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pendekatan yang lebih banyak menekankan pada reedukasi tentang ideologi negara atau wawasan kebangsaan dinilai tidak memberikan perubahan berarti dalam perubahan pola pikir WBP terorisme.


Selain itu pemberian kewirausahaan tanpa persiapan yang baik dan rencana kesinambungan juga dinilai tidak berhasil maksimal dalam mengangkat ekonomi mantan WBP maupun perubahan perilaku.


Hal ini dipaparkan dalam Diseminasi Evaluasi Program Deradikalisasi di Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Kamis (8/2) di Jakarta.


Pemaparan merupakan hasil asesmen DASPR Daya Makara Universitas Indonesia sejak Juli 2017.


Faisal Magrie, Koordinator Program DASPR Daya Makara UI, program-program yang bersifat inklusif seperti Management Training dan Life Management Training (CMT-LMIT) merupakan praktik terbaik karena sifatnya yang partisipatif dan menyentuh keterampilan yang mereka butuhkan ketika dalam Lapas maupun saat mereka menjalani reintegrasisosial. 


“Menurut asesmen kami, ada program yang sangat-sangat ideal untuk dilaksanakan meskipun tentu belum belum sempurna tapi dapat dijadikan best practice (praktik terbaik). Program seperti Conflict Management Training dan Life Management Training (CMT-LMT) yang dilaksanakan oleh Search for Common Ground,” ujarnya.


Program ini menurut Faisal, sejak penyusunan modul, pelatihan untuk pelatih, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi disusun secara partisipatif melibatkan petugas pemasyarakatan, ahli di bidang psikologi, keamanan dan transformasi konflik. 


Sigit Budiyanto, Kepala Sub-direktorat Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) mengakui pendekatan CMT-LMT member dampak yang sangat baik bukan hanya bagi WBP, tapi juga bagi petugas pemasyarkatan.


“CMT-LMT ini mengandung nilai-nilai toleransi, kebangsaan dan menghormati keberagaman budaya. Dalam situasi Lapas-Rutan yang penuh tantangan, pelatihan ini mampu membangun kepercayaan antara WBP dan petugas," ujar Budi.


Menurutnya trust (kepercayaan) ini adalah faktor yang sangat penting dalam program-program deradikalisasi.


"Petugas-petugas kami yang telah menerima CMT-LMT relatif masih dipercaya WBP terorisme dan ini membuat program-program deradikalisasi menjadi lebih mungkin dilaksanakan,” ungkapnya.


DASPR Daya Makara UI sebagai asesor melakukan evaluasi pada sejumlah organisasi yang melakukan program-program deradikalisasi dalam Lapas termasuk di dalamnya Search for Common Ground (SFCG), Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Center for Detention Studies (CDS), dan United Nation Inter-regional Crime Justice Research Institute (UNICRI). 


Asesmen dilakukan di Lapas Cipinang, Lapas Cibinong, Lapas Semarang, dan Lapas Pasir Putih dan menemui WBP terorisme dan para petugas lapas yang bersentuhan langsung dengan mereka.


Sebagai pembanding, DASPR Daya Makara UI juga menemui para eks-WBP terorisme yang pernah menerima program deradikalisasi dalam lapas. Hasilnya program CMT-LMT yang dilaksanakan SFCG adalah praktik terbaik deradikalisasi dalam Lapas. (Red: Kendi Setiawan)


news

Pemerintah Perlu Evaluasi Program Deradikalisasi di Lapas

Penelitian terbaru yang dilakukan Universitas Indonesia menunjukkan program deradikalisasi bagi narapidana kasus terorisme di lembaga pemasyarakatan (Lapas) perlu dievaluasi secara menyeluruh.


JAKARTA — Program deradikalisasi bagi narapidana kasus terorisme di lembaga pemasyarakatan yang lebih banyak menekankan pada re-edukasi idelogi negara atau wawasan kebangsaan dinilai tidak memberikan perubahan berarti dalam perubahan pola pikir narapidana terorisme dan karenanya harus dievaluasi.


Salah satu program deradikalisasi yaitu kewirausahaan juga dinilai gagal jika diberikan tanpa persiapan dan rencana matang untuk mengangkat kehidupan ekonomi mantan narapidana tersebut.


Hal ini terungkap dalam kajian atas penelitian yang dilakukan oleh DASPR (Divisi Riset Ilmu Psikologi Terapan) Daya Makara Universitas Indonesia selama delapan bulan di beberapa lembaga pemasyarakatan yang memiliki narapidana kasus terorisme.


Koordinator Program DASPR Daya Makara UI Faisal Magrie mengatakan penelitian itu memusatkan perhatian pada beragam kegiatan yang dilakukan institusi pemerintah dan lembaga swasta untuk menangani narapidana kasus terorisme. Sejumlah kendala ditemukan dalam program itu, antara lain soal kurangnya koordinasi diantara lembaga pemerintah dan non pemerintah yang membuat program-program itu saling tumpang tindih.


Masalah lain ujar Faisal adalah tidak adanya struktur dan kurikulum yang jelas, yang membingungkan pelaksana di lapangan.


"Kendala kedua adalah tidak maksimalnya pembinaan dari pamong sebagai wali dari para narapidana (kasus terorisme), karena memang masih banyak pamong yang belum dibekalkan oleh pembangunan kapasitas, baik kapasitas sebagai pendamping, juga kapasitas sebagai orang yang menangani narapidana dengan risiko tinggi. Mereka juga belum mendapatkan pengakuan struktural serta insentif yang jelas terkait risiko yang mereka tangani," kata Faisal.


Menurut Faisal, tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan lembaga negara dalam menangani narapidana kasus terorisme di lembaga pemasyarakatan juga merupakan kendala.


Meski begitu, Faisal mengakui program-program yang bersifat inklusif, seperti pelatihan manajemen dan pelatihan manajemen kehidupan, merupakan praktek terbaik karena sifatnya yang partisipatif dan mengajarkan keterampilan yang sangat dibutuhkan narapidana kasus terorisme baik ketika berada dalam lembaga pemasyarakatan maupun menjalani reintegrasi sosial.


Bahrul Wijaksana, Country Representative Search for Common Ground, mengatakan isu deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan sudah lama menjadi perhatian kementerian terkait. Dia menambahkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebenarnya sejak 2010 sudah menyusun prosedur tetap tentang penanganan narapidana berisiko tinggi, termasuk narapidana kasus terorisme.


Bahrul menambahkan selama 2015-2016 Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan juga telah menyusun sebuah rencana induk untuk menangani narapidana berisiko tinggi. Salah satunya adalah membangun lembaga-lembaga pemasyarakatan khusus untuk narapidana berisiko tinggi, yang terbaru Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih di Nusakambangan, khusus untuk narapidana terorisme.


Secara personel, dia menilai, tidak ada masalah sebab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun ini merekrut sekitar 14 ribu pegawai baru yang sebagian besar menjadi jatah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tapi sebetulnya yang sangat dibutuhkan adalah pengembangan kapasitas mereka karena biasanya petugas-petugas lembaga pemasyarakatan itu sangat minim sekali menerima pelatihan sebelum mereka terjun di unit pelayanan teknisnya.


Dia mencontohkan ada seorang pegawai badan pemasyarakatan di Solo yang baru menerima pelatihan setelah 33 tahun bekerja.


Bahrul juga menyoroti munculnya fenomena baru yaitu narapidana kasus terorisme yang mulai berani menyerang petugas lembaga pemasyarakatan.


"Napi terorisme ini berusaha untuk melawan semua sistem yang thogut yang dia bilang sebagai sistem yang korup, yang memarjinalisasikan mereka, dianggap merusak nilai-nilai. Kalau dulu anggapan-anggapan itu adalah mitos dan imajinasi, ketika mereka masuk ke dalam lapas, mitos dan imajinasi itu kemudian menjadi kenyataan," ujar Bahrul.


Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Profesor Irfan Idris mengakui selama ini berbagai pihak lebih memusatkan perhatian pada bagaimana menangani narapidana berisiko tinggi tapi melupakan nasib dan pengembangan sipir serta para staf lembaga pemasyarakatan.


Irfan menambahkan pengembangan kapasitas dan perhatian terhadap para sipir di lembaga pemasyarakatan yang memiliki narapidana terorisme sangat diperlukan. Salah satunya untuk mencegah agar mereka tidak terpengaruh oleh ajaran radikalisme dan terorisme.


Irfan menjelaskan deradikalisasi bisa sebagai program sekaligus strategi. Kalau deradikalisasi sebagai strategi, BNPT mempunyai dua strategi, yakni kontraradikalisasi dan deradikalisasi.


"Kontraradikalisasi sebenarnya penguatan imunitas. Bagaimana masyarakat, seluruh komponen bangsa, tidak terpengaruh oleh paham radikal yang mengatasnamakan agama, karena semua agama tidak ada yang mengajarkan anarkisme dan tidak ada kaitannya agama dengan teroris," tukas Irfan.


Zaenal Arifin, Kepala Subdirektorat Pembinaan Kepribadian Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan, menegaskan perlu adanya kerja sama dan sinergitas yang bagus antara narapidana terorisme, lembaga pemasyarakatan serta pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam program deradikalisasi. Sebab program deradikalisasi masih dinilai gagal karena masyarakat masih menolak mantan narapidana kasus terorisme. [fw/em]