Division for Applied Social Psychology Research (DASPR) is a group of scholar-activists driven to help to tackle social problems, especially for intergroup conflicts, humanitarian issues, and violent extremism. Social psychology perspectives and method are used as a tool: to understand how people think, influence and relate to one another in a societal context and everyday discourses; and to modify, guide, as well as intervene people’ minds and behaviors, especially into more humanize.

News and Events

Division for Applied Social Psychology Research

events

news

Peneliti DASPR Jelaskan Sebab dan Pencegahan Terorisme

Peneliti pada Divisi Riset Psikologi Sosial Terapan atau Division for Applied Sosial Psycology Researc (DASPR) Daya Makara Universitas Indonesia, Vici Sofianna Putera berpendapat munculnya aksi terorisme belakangan ini didorong oleh adanya orang-orang yang secara alami memiliki tingkat agresivitas tinggi. 


“Apalagi ditambah ajaran radikal yang memperbolehkan tindak kekerasan atas nama menegakkan syariat Islam,” katanya kepada NU Online di Jakarta, Rabu (16/5).


Menurut Vici, untuk mencegah aksi terorisme, kita perlu mengarahkan energi orang-orang yang memiliki kecenderungan terorisme ke arah yang lebih positif. 


“Tekan dari dorongan agresi ke hal yang lebih positif agar tidak melakukan tindak kekerasan apalagi sampai melakukan bom bunuh diri,” ujar dosen Psikologi Universitas Nahdlatul Ulama (Unusia) Jakarta ini.


Menurut Vici, secara ideologi seseorang yang telah memiliki pemahaman radikal akan sulit disadarkan. Akan tetapi, pemahaman tersebut jangan sampai melukai orang lain dan diri sendiri.


Mengamati keterlibatan istri dan anak dalam kasus terorisme di Surabaya Jawa Timur beberapa hari lalu, Vici menilai hal tersebut terjadi karena adanya kepatuhan istri kepada suaminya. Sayangnya, kepatuhan tersebut tanpa adanya diskusi, sehingga istri menurut saja kepada suaminya walaupun apa yang dilakukan suaminya tidak benar.


Pria yang semasa kuliah aktif di PMII UIN Sunan Gunungjati Bandung berpendapat, tidak tepat masyarakat menjauhi orang-orang yang terindikasi memiliki paham radikal. Pasalnya mereka yang sudah inklusif dengan pengajian kelompok radikal, akan semakin tertutup dan masyarakat semakin tidak tahu aktivitas mereka.


Pendekatan kepada orang-orang yang terindikasi memiliki paham radikal dapat dilakukan dengan pelibatan mereka dengan kegiatan sosial di lingkungan. Masyarakat Indonesia dikenal dengan pola gotong royong dan bekerjasama. Dalam masyarakat juga terdiri tidak hanya orang Islam atau satu kelompok.


“Keterlibatan mereka secara tidak langsung akan mendukung individu menjadi lebih moderat. Mereka akan paham bahwa individu itu beragam,” tegas Vici. (Kendi Setiawan/Abdullah Alawi)


news

Reedukasi Ideologi Kurang Efektif

UPAYA mengubah pola pikir para narapidana terorisme perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pendekatan yang lebih menekankan reedukasi ideologi negara atau wawasan kebangsaan tidak memberikan perubahan berarti dalam pola pikir mereka karena bersifat general.


Demikian antara lain temuan Divisi Riset Psikologi Sosial Terapan Daya Makara Universitas Indonesia yang dipublikasikan kemarin, di Jakarta. Daya Makara pun merekomendasikan program inklusif dalam upaya deradikalisasi bagi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan.


"Seperti management training dan life management training, dapat dikatakan sebagai praktik terbaik meski belum dikatakan sempurna," terang Koordinator Program DASPR-Daya Makara Universitas Indonesia, Faisal Magrie.


Salah satu yang membuat program itu menjadi yang terbaik karena sifatnya yang partisipatif dan menyentuh keterampilan yang mereka butuhkan. Baik ketika di LP maupun saat warga binaan menjalani reintegrasi sosial.


Faisal menjelaskan, dengan tema topik yang lebih inklusif yang diterapkan bukan hanya kepada warga binaan dari kasus terorisme, melainkan kepada seluruh napi. Pasalnya, ekslusivitas program bagi narapidana terorisme hanya akan menjadikan mereka merasa spesial.


Pada akhirnya rasa spesial tersebut menjadikan warga binaan kasus terorisme tidak secara sukarela mengikuti suatu program dan bahkan menolak karena mereka merasa dicari.


Sebaliknya, jika sifat program inklusif, warga binaan akan dengan sendirinya bergabung karena ada rasa ketertarikan. Dorongan itu pada akhirnya akan menjadikan mereka dapat berubah.


Dalam temuan lainnya, para petugas LP masih belum dapat menerapkan program deradikalisasi secara mandiri. Padahal, itu tujuan akhir seluruh program eksternal yang dilakukan swasta atau pemerintah. "Salah satu penyebabnya karena belum adanya desain keberlanjutan, kurikulum, fasilitas, dan juga anggaran untuk itu," terang Faisal.


Minta masukan Densus


Faisal juga menyinggung soal perlunya peningkatan kapasitas staf LP yang menjadi pamong warga binaan kasus terorisme. Kemampuan para pamong itu dinilai masih lemah.


Hal itu dibenarkan oleh JFU Subdit Pembinaan Kepribadian Ditjen Pemasyarakatan Ali Akbar. Ia mengatakan perkembangan persebaran tahanan teroris luar biasa. Jika sebelumnya hanya terkonsentrasi di Jawa dengan jumlah terbatas, kini sudah menyebar hingga ke Sumatra, NTT, Sulawesi, dan Kalimantan. Akibatnya, dari segi jumlah saja pamong sangat kurang.


"Mungkin kalau dijumlahkan dari 110 LP yang ada napi terorisnya, jumlah pamong 200-an kurang, maka sekitar hampir 100 lebih yang belum diapa-apain dengan hanya baru ditunjuk sebagai pamong napiter, tetapi dia sendiri belum bisa mau ngapain," ujar Ali.


Menurut Ali Akbar, perlu ada koordinasi dengan Densus 88 Antiteror Polri. Ketika mereka mengirim napi teroris, sebaiknya memberikan profil detail napi itu dan memberikan masukan terkait penempatannya, apakah bisa dicampur atau dipisah.


news

Jemaah Islamiyah: Still Southeast Asia’s Greatest Terrorist Threat

A member of Indonesian Police Bomb Squad secures the area where a suspicious package found on a road side at the main business district in Jakarta, Indonesia (April 28, 2011).

Image Credit: AP Photo/Achmad Ibrahim


Sixteen years after carrying out the Bali bombings, which killed over 200 people, al-Qaeda affiliate Jemaah Islamiyah (JI) remains the key terrorist group in Southeast Asia today. Despite being pushed back since 2009 by the death of its key leaders and arrest of its members, JI has deep political and ideological roots in the region. The rise of the so-called Islamic State (ISIS) since 2014 has been a God-send for JI, as it has absorbed the security apparatus’ attention, permitting JI to expand and be in a position to pose a threat to states in the region, especially Indonesia. Its key leaders believe that JI is in a state of heightened preparedness today.


Explaining JI Resilience


Today, JI’s key geographical area of focus is Indonesia. This is despite JI’s links with groups and individuals in the Philippines (such as the Moro Islamic Liberation Front, or MILF, and the Abu Sayyaf Group), Thailand (Gerakan Mujahidin Islam Pattani) and Malaysia (Kumpulan Mujahidin Malaysia) through a JI regional network. The Southeast Asian region was subdivided into three mantiqis or zones for the specific purpose of training (Philippines), funds (Malaysia and Singapore) and operations (Indonesia). The shrinking of JI’s area of focus is due to the success of Southeast Asia’s security apparatus in dismantling the network through the arrest (Abu Bakar Basyir, Abu Rusydan, Zarkasih, Adung, Umar Patek, Abu Tholut, etc.) and decimation (Noordin Top, Azahari, Dulmatin, etc.) of its leaders as well as the largescale killing and detention of its members between 2002 and 2009. More than 150 and 1,500 JI members have been killed and detained, respectively, since 2002 in Indonesia alone.


Still, JI succeeded in revitalizing and remaining relevant for a number of reasons. First is the continued existence of al-Qaeda (AQ) and JI leaders. Despite Osama bin Laden’s death, Ayman Zawahiri has continued AQ’s mantle of leadership, just as in the post-Abdullah Sungkar era, JI leaders such as Abu Bakar Bashir, Abu Rusydan, Zarkasih, and Adung continue to operate. Only Abu Bakar Bashir joined ISIS and remains in detention today.


Despite JI’s low profile nationally and internationally, most JI members have remained loyal to AQ and many have developed close ties with the pro-AQ Jabhat al-Nusra (JaN) or its successors, the Jabhat Fatah al-Sham (JFaS) (July 2016-January 2017) and Tahrir al-Sham (TaS) (since January 2017). Indonesian JI members are known to have fought alongside JaN, JFaS, and TaS as, according to Nasir Abbas and Sofyan Tsauri, whom the author met recently, JI continues to believe in undertaking violent jihad abroad but not yet in Indonesia. (Sofyan, a former member of the Indonesian police force, was jailed in March 2010 for 10 years for his part in the Aceh incident. However, he was released in October 2015, leading to accusations that he is a police spy tasked with infiltrating into terrorist groups, something Sofyan has publicly denied.)  


The JI “System”


However, it is the continued presence of the JI “system” that is the key and has acted as a conveyor belt for JI and its causes in Indonesia today. This is evident from a number of activities. First, JI leaders continue to meet on a regular basis and the PUPJI (JI’s constitution) remains the key guide to JI activities. The JI’s Shura (governing) Council meets regularly even though, according to Nasir Abbas and Sofyan Tsauri, this is undertaken clandestinely.


JI continues to have an emir, the unquestioned leader. What is an anomaly today is the presence of two JI emirs, the de facto emir and another who is publicly touted as the JI leader. While the leader of JI’s military wing was believed to be Muhammad Khoirul Aman or Ustad Batar, who was arrested in 2017, since 2009, the JI emir is believed to be Para Wiyanto, a senior figure with close ties to leaders such as Hambali, Azahari, Dulmatin and Umar Patek. Originating from Kudus and trained in Mindanao, south Philippines, Para Wiyanto is assumed to be JI’s emir today, something confirmed by analysts such as Sidney Jones and Rakyan Brata.


However, key JI leaders on the ground today have another opinion about who is the real JI emir. The primus inter pares leader of JI is believed to be Abu Rusydan, who took over as emir in October 2002 following Abu Bakar Bashir’s arrest. Rusydan was arrested in 2003 and released from detention in late 2005.

According to Sofyan Tsauri, who played a key role in the JI military training camp in Aceh in 2010 and was a key lieutenants for arms supplies for the trainees, Abu Rusydan is the de facto JI emir today.


Sofyan argued that Para Wijanto is the “emir bitona” or the emergency emir. This position is necessitated by the fact that the JI is a proscribed group in Indonesia — anyone associated with it can be arrested and funds associated with it can be frozen. In view of this, tactically it is good to have an emir bitona who has remained underground but Abu Rusydan, who remains publicly active as a religious teacher with no clear association with JI, is seen as the real leader. According to Sofyan, whenever there is a disagreement in the Shura Council, Abu Rusydan’s word is final, clearly showing his authority in JI today. Also, if ever Para Wijanto is arrested, JI will be able to continue without a true leadership vacuum.


Spread of JI’s Ideology


JI also remains active in spreading its ideas and ideology through pesantrens (religious boarding schools), mosques, educational institutions, and its publishing houses. JI is also supported by various educational and research institutions.


According to Sofyan Tsauri, JI has taken the late Osama bin Laden’s advice to heart. The former AQ leader is believed to have said that where jihadists are fighting in Muslim countries, they should continue the struggle to the end. However, in Muslim countries where there is no “jihad front” being opened yet, research institutes should educate the Ummah about jihad and become key advocates of this approach to struggle, including in Indonesia today.


JI also runs many publishing houses and media outlets, including those associated with Majelis Mujahidin Indonesia. Two of the key publications include Risalah Mujahideenand Symina, which are produced on a regular basis in Jogjakarta and Kudus respectively. Ar-Rahmah.com is also a key JI-linked online website with pro-AQ and JI-oriented perspectives published on a regular basis.


JI is also active on the humanitarian front, supporting like-minded institutions and Muslims who are in need of assistance. One such institution is Hilal Ahmar Society Indonesia, which has been active in the Middle East. The United States has proscribed it as being linked to AQ and JI. JI has also sent humanitarian assistance to support people fighting in areas where the JaN had been active. Another JI-linked active humanitarian group is the Lembaga Kemanusian One Care, which operates along the same lines as HASI.


The JI has always had a military wing, with many of its members involved in various bombings in Indonesia between 2000 and 2009. Following the crackdown by the Indonesian security forces, Sofyan Tsauri argued that the military elements have been not demobilized but merely made “non-active.” They are “parked” until ordered to re-surface.


Since 2009, JI’s military members have only been involved in combat outside Indonesia, mostly in the Philippines, but also in Iraq and Syria. With the arrest of Khoirul Aman in 2017, Abu Husna and Abdul Manap from Solo are its key military leaders. However, JI leaders such as Abu Rusydan have repeatedly stated that the time has not come for it to strike. Claiming that JI is mainly focused on education and training, not violence, Rusydan has also warned that JI would only be peaceful “up to a point” and should not be provoked.


Benefiting from Islamic State’s Backlash


Finally, a key factor that has accounted for JI’s rise and relevance is the backlash against ISIS and its violence in the Middle East, Southeast Asia in general, and Indonesia in particular. Even though there are ISIS supporters in Indonesia, the Philippines is seen as the epicenter of ISIS activities in Southeast Asia, best evident in the Marawi Siege from May to October 2017 that consumed more than 1,000 lives and inflicted massive damage to the city. The East Asia Wilayah or Wilayat Sharq Asiyya has been based in the Philippines since mid-2017, formerly under Isnilon Hapilon, who died in the Marawi Siege and is believed to be led by an emir bitona today.


As ISIS is foremost on the global and regional radar of security planners, JI has effectively been given a green light to operate freely. Some Indonesian security agencies also believe in using the JI to counter ISIS, as part of the balance of power and divide and rule game. As JI continues to have the largest number of terrorist detainees in jail or those who have been released, as well am sthe largest number of trained and ideologically fortified fighters with combat and bomb-making experience, it remains the key threat to Indonesian security. Analysts such as Sidney Jones and Rakyan estimate the strength of hardcore JI members today to be between 2,000-3,000, with many more thousands as supporters and sympathizers.


Most JI members also believe that ISIS is a proxy of the West and has to be countered as it has brought disrepute to jihad and the struggle of Muslims worldwide. By promoting inter-jihadi infighting, as has happened in the Middle East and Africa, and lately in the Philippines, ISIS is believed to be the long arm of the West, aimed at encouraging jihadists to congregate in a conflict zone — Afghanistan, Iraq, and Syria in the past, and the Philippines at present — and where regional governments, with the support of the West, can decimate the jihadists altogether. JI aims to prevent entering into this trap, according to Sofyan Tsauri.


Clearly, the JI is far from irrelevant. Learning lessons from the past and taking advantage of the current geopolitics with the focus on ISIS, JI has been able to regenerate its leaders and members and remain in a heightened state of preparedness. Far from rejoicing and being complacent because JI has not launched a major attack since 2009, states in the region should remain vigilant as this state of peace can change quickly once the habitat of violence is resanctioned.


Bilveer Singh, Ph.D., is an an Adjunct Senior Fellow, Centre of Excellence for National Security, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore and Associate Professor at the Department of Political Science, National University of Singapore.


news

Pemerintah Perlu Evaluasi Program Deradikalisasi di Lapas

Penelitian terbaru yang dilakukan Universitas Indonesia menunjukkan program deradikalisasi bagi narapidana kasus terorisme di lembaga pemasyarakatan (Lapas) perlu dievaluasi secara menyeluruh.


JAKARTA — Program deradikalisasi bagi narapidana kasus terorisme di lembaga pemasyarakatan yang lebih banyak menekankan pada re-edukasi idelogi negara atau wawasan kebangsaan dinilai tidak memberikan perubahan berarti dalam perubahan pola pikir narapidana terorisme dan karenanya harus dievaluasi.


Salah satu program deradikalisasi yaitu kewirausahaan juga dinilai gagal jika diberikan tanpa persiapan dan rencana matang untuk mengangkat kehidupan ekonomi mantan narapidana tersebut.


Hal ini terungkap dalam kajian atas penelitian yang dilakukan oleh DASPR (Divisi Riset Ilmu Psikologi Terapan) Daya Makara Universitas Indonesia selama delapan bulan di beberapa lembaga pemasyarakatan yang memiliki narapidana kasus terorisme.


Koordinator Program DASPR Daya Makara UI Faisal Magrie mengatakan penelitian itu memusatkan perhatian pada beragam kegiatan yang dilakukan institusi pemerintah dan lembaga swasta untuk menangani narapidana kasus terorisme. Sejumlah kendala ditemukan dalam program itu, antara lain soal kurangnya koordinasi diantara lembaga pemerintah dan non pemerintah yang membuat program-program itu saling tumpang tindih.


Masalah lain ujar Faisal adalah tidak adanya struktur dan kurikulum yang jelas, yang membingungkan pelaksana di lapangan.


"Kendala kedua adalah tidak maksimalnya pembinaan dari pamong sebagai wali dari para narapidana (kasus terorisme), karena memang masih banyak pamong yang belum dibekalkan oleh pembangunan kapasitas, baik kapasitas sebagai pendamping, juga kapasitas sebagai orang yang menangani narapidana dengan risiko tinggi. Mereka juga belum mendapatkan pengakuan struktural serta insentif yang jelas terkait risiko yang mereka tangani," kata Faisal.


Menurut Faisal, tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan lembaga negara dalam menangani narapidana kasus terorisme di lembaga pemasyarakatan juga merupakan kendala.


Meski begitu, Faisal mengakui program-program yang bersifat inklusif, seperti pelatihan manajemen dan pelatihan manajemen kehidupan, merupakan praktek terbaik karena sifatnya yang partisipatif dan mengajarkan keterampilan yang sangat dibutuhkan narapidana kasus terorisme baik ketika berada dalam lembaga pemasyarakatan maupun menjalani reintegrasi sosial.


Bahrul Wijaksana, Country Representative Search for Common Ground, mengatakan isu deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan sudah lama menjadi perhatian kementerian terkait. Dia menambahkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebenarnya sejak 2010 sudah menyusun prosedur tetap tentang penanganan narapidana berisiko tinggi, termasuk narapidana kasus terorisme.


Bahrul menambahkan selama 2015-2016 Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan juga telah menyusun sebuah rencana induk untuk menangani narapidana berisiko tinggi. Salah satunya adalah membangun lembaga-lembaga pemasyarakatan khusus untuk narapidana berisiko tinggi, yang terbaru Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih di Nusakambangan, khusus untuk narapidana terorisme.


Secara personel, dia menilai, tidak ada masalah sebab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun ini merekrut sekitar 14 ribu pegawai baru yang sebagian besar menjadi jatah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tapi sebetulnya yang sangat dibutuhkan adalah pengembangan kapasitas mereka karena biasanya petugas-petugas lembaga pemasyarakatan itu sangat minim sekali menerima pelatihan sebelum mereka terjun di unit pelayanan teknisnya.


Dia mencontohkan ada seorang pegawai badan pemasyarakatan di Solo yang baru menerima pelatihan setelah 33 tahun bekerja.


Bahrul juga menyoroti munculnya fenomena baru yaitu narapidana kasus terorisme yang mulai berani menyerang petugas lembaga pemasyarakatan.

"Napi terorisme ini berusaha untuk melawan semua sistem yang thogut yang dia bilang sebagai sistem yang korup, yang memarjinalisasikan mereka, dianggap merusak nilai-nilai. Kalau dulu anggapan-anggapan itu adalah mitos dan imajinasi, ketika mereka masuk ke dalam lapas, mitos dan imajinasi itu kemudian menjadi kenyataan," ujar Bahrul.


Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Profesor Irfan Idris mengakui selama ini berbagai pihak lebih memusatkan perhatian pada bagaimana menangani narapidana berisiko tinggi tapi melupakan nasib dan pengembangan sipir serta para staf lembaga pemasyarakatan.


Irfan menambahkan pengembangan kapasitas dan perhatian terhadap para sipir di lembaga pemasyarakatan yang memiliki narapidana terorisme sangat diperlukan. Salah satunya untuk mencegah agar mereka tidak terpengaruh oleh ajaran radikalisme dan terorisme.


Irfan menjelaskan deradikalisasi bisa sebagai program sekaligus strategi. Kalau deradikalisasi sebagai strategi, BNPT mempunyai dua strategi, yakni kontraradikalisasi dan deradikalisasi.


"Kontraradikalisasi sebenarnya penguatan imunitas. Bagaimana masyarakat, seluruh komponen bangsa, tidak terpengaruh oleh paham radikal yang mengatasnamakan agama, karena semua agama tidak ada yang mengajarkan anarkisme dan tidak ada kaitannya agama dengan teroris," tukas Irfan.


Zaenal Arifin, Kepala Subdirektorat Pembinaan Kepribadian Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan, menegaskan perlu adanya kerja sama dan sinergitas yang bagus antara narapidana terorisme, lembaga pemasyarakatan serta pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam program deradikalisasi. Sebab program deradikalisasi masih dinilai gagal karena masyarakat masih menolak mantan narapidana kasus terorisme. [fw/em]


news

Program Inklusi Dinilai Tepat Diterapkan kepada Mantan Pelaku Terorisme

Program deradikalisasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pendekatan yang lebih banyak menekankan pada reedukasi tentang ideologi negara atau wawasan kebangsaan dinilai tidak memberikan perubahan berarti dalam perubahan pola pikir WBP terorisme.


Selain itu pemberian kewirausahaan tanpa persiapan yang baik dan rencana kesinambungan juga dinilai tidak berhasil maksimal dalam mengangkat ekonomi mantan WBP maupun perubahan perilaku.


Hal ini dipaparkan dalam Diseminasi Evaluasi Program Deradikalisasi di Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Kamis (8/2) di Jakarta.


Pemaparan merupakan hasil asesmen DASPR Daya Makara Universitas Indonesia sejak Juli 2017.


Faisal Magrie, Koordinator Program DASPR Daya Makara UI, program-program yang bersifat inklusif seperti Management Training dan Life Management Training (CMT-LMIT) merupakan praktik terbaik karena sifatnya yang partisipatif dan menyentuh keterampilan yang mereka butuhkan ketika dalam Lapas maupun saat mereka menjalani reintegrasisosial. 


“Menurut asesmen kami, ada program yang sangat-sangat ideal untuk dilaksanakan meskipun tentu belum belum sempurna tapi dapat dijadikan best practice (praktik terbaik). Program seperti Conflict Management Training dan Life Management Training (CMT-LMT) yang dilaksanakan oleh Search for Common Ground,” ujarnya.


Program ini menurut Faisal, sejak penyusunan modul, pelatihan untuk pelatih, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi disusun secara partisipatif melibatkan petugas pemasyarakatan, ahli di bidang psikologi, keamanan dan transformasi konflik. 


Sigit Budiyanto, Kepala Sub-direktorat Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) mengakui pendekatan CMT-LMT member dampak yang sangat baik bukan hanya bagi WBP, tapi juga bagi petugas pemasyarkatan.


“CMT-LMT ini mengandung nilai-nilai toleransi, kebangsaan dan menghormati keberagaman budaya. Dalam situasi Lapas-Rutan yang penuh tantangan, pelatihan ini mampu membangun kepercayaan antara WBP dan petugas," ujar Budi.


Menurutnya trust (kepercayaan) ini adalah faktor yang sangat penting dalam program-program deradikalisasi.


"Petugas-petugas kami yang telah menerima CMT-LMT relatif masih dipercaya WBP terorisme dan ini membuat program-program deradikalisasi menjadi lebih mungkin dilaksanakan,” ungkapnya.


DASPR Daya Makara UI sebagai asesor melakukan evaluasi pada sejumlah organisasi yang melakukan program-program deradikalisasi dalam Lapas termasuk di dalamnya Search for Common Ground (SFCG), Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Center for Detention Studies (CDS), dan United Nation Inter-regional Crime Justice Research Institute (UNICRI). 


Asesmen dilakukan di Lapas Cipinang, Lapas Cibinong, Lapas Semarang, dan Lapas Pasir Putih dan menemui WBP terorisme dan para petugas lapas yang bersentuhan langsung dengan mereka.


Sebagai pembanding, DASPR Daya Makara UI juga menemui para eks-WBP terorisme yang pernah menerima program deradikalisasi dalam lapas. Hasilnya program CMT-LMT yang dilaksanakan SFCG adalah praktik terbaik deradikalisasi dalam Lapas. (Red: Kendi Setiawan)


See older posts

39

Total Publication

11

Research Collaboration

18

Programs

1828

Viewers