Division for Applied Social Psychology Research (DASPR) adalah grup para scholar-activists yang tergerak untuk membantu menyelesaikan masalah sosial, terutama pada konflik antar-kelompok, isu-isu kemanusian, dan kekerasan ekstrim. Di sini, perspektif dalam metode psikologi sosial digunakan sebagai alat: untuk memahami bagaimana orang berpikir, mempengaruhi, dan berhubungan satu sama lainnya di dalam masyarakat dan wacana keseharian; dan untuk memodifikasi, memandu, sebagaimana juga mengintervensi pikiran dan perilaku manusia, terutama sekali ke arah yang lebih manusiawi.

News and Events

Division for Applied Social Psychology Research

news

Liputan Acara Pre-Launching dan Diskusi Film: Keluargaku, Jihadku

Rabu 31 Juli 2019 diadakan Pre-launching dan Diskusi Film Keluargaku, Jihadku oleh DASPR (Division for Applied Social Psychology Research) di Gedung PKBI Jakarta Selatan. Acara diawali dengan pembukaan oleh tim DASPR yang menjelaskan tentang tujuan dan proses pembuatan film yang bercerita mengenai keluh kesah 4 istri Narapidana (Napi) Teroris di Indonesia yang disoroti dari perspektif psikologi sosial. Dari film tersebut, para penonton diajak untuk melihat lebih dekat kesaksian-kesaksian hidup serta berbagai permasalahan yang dialami para istri Napi teroris mulai dari awal bertemu, menikah (rata-rata dengan proses ta’aruf) dan membangun kehidupan rumah tangga dengan suaminya yang terlibat dalam jaringan Teroris di Indonesia.


Selengkapnya

http://buletin.k-pin.org/index.php/daftar-artikel/444-liputan-acara-pre-launching-dan-diskusi-film-keluargaku-jihadku

news

Trailer Film Dokumenter "Keluargaku Jihadku"


Keluargaku Jihadku


sebuah film dokumenter mengenai pengalaman dan pandangan 4 orang istri dari ex-jihadist


events

Half Day Seminar & Mini Coaching for Improving Paper

Organized by DASPR, KPIN & IPS


Date: August, 8th, 2019

Time: 08.30 am - 12.00 pm


Venue:

Division for Applied Social Psychology Research, Wisma PKBI, Jl. Hang Jebat, Jakarta Selatan


Theme:

The Connection between Religion, Complex Society, Pro-social & Extreme Behaviors

news

Babak Baru Peran Perempuan dalam Terorisme

Pasca bom Surabaya dan Sidoarjo 13 dan 14 Mei 2018 lalu, muncul banyak kajian tentang keterlibatan perempuan dan anak-anak dalam aksi bom. Majalah Tempo edisi terbaru melansir hasil liputan kepada duo Siska yang datang ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk membantu para ikhwan yang terlibat kerusuhan pada 8-10 Mei lalu. Dita Siska Millenia dan Siska Nur Azizah memperlihatkan tekat bulat untuk terlibat dalam ‘jihad’.


Saya menilai hanya perlu selangkah lagi mereka siap melakukan aksi bom bunuh diri seperti Puji Kuswati, Tri Ernawati, dan Puspitasari. Apakah ini merupakan babak baru keterlibatan perempuan dalam aksi teror? Jika dulu perempuan berperan di wilayah domestik, pendukung pasif, dan pendidik calon mujahid, sekarang mereka berlaga di ‘medan perang’.


Perempuan jadi teroris sebetulnya bukanlah hal baru di dunia. Tashfeen Malik melakukan aksi teror di California bersama suaminya pada Desember 2015. Kasus itulah yang kemudian membuat Amerika menyorot isu perempuan dalam countering violent extremism (Alexander, 2016). Di Indonesia sendiri kita masih ingat nama Dian Yulia Novi yang akan meledakkan diri di istana negara dan Ika Puspitasari yang akan melakukan aksi di Bali. 


Selain dua perempuan itu terdapat Tini Susantika dan Nurmi yang kini mendekam di penjara Palu karena keterlibatannya dalam camp militer di Poso. Mereka adalah istri Ali Kalora dan Basri yang merupakan penerus kepemimpinan Santoso di Poso. Puji Kuswati dan Tri Ernawati, dua ibu yang meledakkan diri di Surabaya menambah daftar perempuan pelaku teror. Belum lagi jika kita lihat perempuan yang berangkat ke Suriah dengan membawa anak-anaknya. 


Saya menyebut fenomena ini sebagai babak baru peran perempuan. Dulu perempuan berperan mendampingi suami yang sedang berperang dan mendidik anak-anak, sekarang mereka menjadi pelaku aktif. Apakah keputusan itu diambil secara sukarela atau tidak? Saya mengatakan bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk menjadi teroris aktif. Pemikiran mereka bisa sama radikal dengan laki-laki. 


Banyak fakta yang mendukung argumen ini. Anna Sundberg adalah perempuan asal Swedia yang masuk lingkaran jihadis internasional karena keyakinannya pada jihad perang. Ia dikembalikan ke Swedia setelah bersama suami dan anak-anaknya tertangkap pasukan Bashar al-Assad di Suriah.


Dalam “The Terrorist’s Wife”, sebuah buku yang ditulis bersama seorang jurnalis, Jesper Huor, ia menceritakan betapa dulu ia sangat membanggakan mujahid dan berharap anak-anaknya kelak juga menjadi mujahid. “Mujahidin. The holy warriors. My husband is one of them and my sons will be too one day, I hope,” tulisnya. Kebanggaan adalah reaksi emosi yang dapat mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. 


Contoh lain dapat kita temukan pada Rehima, istri petinggi Jamaat al-Islami Pakistan. Ia menulis: “Kunamai putraku Osama agar kelak ia menjadi mujahid. Meskipun saat ini perang telah berkecamuk, namun ia masih kecil. Ku akan persiapkan ia untuk perang berikutnya. Atas nama Allah, ku akan korbankan dia, tak peduli ia anak kesayanganku. Kuingin keenam anak lelakiku menjadi mujahid.” (Cunningham, 2005 dalam Saputro, 2010). 


Dengan kemauan seperti itu, sesungguhnya perempuan sangat siap untuk mengorbankan dirinya. Hanya izin suami yang menghalangi. Dalam konsep Jamaah Islamiyah misalnya, perempuan diperankan sebagai pendamping dan pendidik anak-anak. Tugas mereka adalah melahirkan dan menyiapkan mujahid-mujahid baru.

 

Contoh seperti Puji Kuswati, Tri Ernawati, dan Puspitasari nyaris mustahil jika tidak didorong oleh pikiran radikal yang telah tertanam kuat. Mereka melakukan aksi bersama suami, jadi tidak ada masalah izin yang menghalangi. Bisa jadi sudah lama mereka siap menjadi martir, hanya saja tidak ada perintah atau ajakan dari suami. Kembali pada contoh Anna dan Rehima, mereka adalah dua perempuan yang sangat siap menjadi martir, hanya saja tidak diperankan untuk itu. 


Peran perempuan dalam terorisme tidak bisa lagi dianggap sepele. Banyak perempuan dalam lingkaran kelompok radikal yang berpandangan ekstrem. Dalam temuan penelitian saya misalnya, seorang istri narapidana teroris memandang tindakan suaminya adalah jihad. Ia sebagai istri yang bersabar menunggu suaminya di penjara pun akan mendapatkan pahala jihad (Rufaedah, Sarwono & Putra, 2017).


Dalam percakapan dengan kami ia mengatakan akan mendukung suaminya kembali berjihad selepas masa tahanan nanti. Jika suaminya kembali ditangkap pun tidak masalah baginya. “Ya nggak apa-apa. Namanya hidup ya begitu. Malah ada perjuangannya. Kalau kaya’ orang-orang yang di luar sana, ya bisa. Semua orang hidup begitu ya bisa. Tapi kan nggak ada perjuangannya,” tuturnya. Dengan pandangan seperti itu, hanya butuh satu tahap lagi baginya untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. 


Selain dia, terdapat banyak perempuan yang bersedia dan dengan bangga menikah dengan narapidana terorisme. Hasil penelitian kami menunjukkan setidaknya ada enam orang perempuan yang menikah dengan narapidana terorisme di sebuah lembaga pemasyarakatan di Nusakambangan. Di lapas-lapas lain juga banyak terjadi hal yang sama. Mereka tak peduli pada stigma istri teroris dan kesulitan-kesulitan lain sebagai istri narapidana karena kebanggaan kepada mujahidin. 


Tahun 2000-an Umm Osama, seorang petinggi perempuan di Al Qaeda menyerukan ajakan jihad kepada perempuan-perempuan di seluruh dunia. Seruan itu disambut oleh aksi-aksi di Rusia, Checnya, dan Palestina yang dilakukan oleh perempuan. Antara tahun 2000 hingga 2007, Speckhard dan Akhmedova mencatat 46 dari 110 pelaku bom bunuh diri adalah perempuan (Saputro, 2010). Tidak mustahil sepuluh tahun setelah kasus-kasus itu seruan Umm Osama sampai ke perempuan-perempuan Indonesia. 


Atas dasar itu semua, perhatian pemerintah, aparat, dan juga masyarakat terhadap terorisme harus lebih ditingkatkan. Peran perempuan sudah mulai memasuki babak baru, dari pendukung menjadi pelaku aktif. Upaya mesti dilakukan di berbagai lini. Empat pilar PBB: prevention, protection, participation, relief and rehabilitation dapat digunakan untuk mengatasi persoalan terorisme.


Di antara bentuk upaya yang bisa dilakukan adalah menguatkan ketahanan keluarga (family resilience) dan ketahanan masyarakat (community resilience). Dengan cara itu diharapkan keluarga dan masyarakat memiliki daya tahan yang kuat atas radikalisme mengarah kekerasan.


Penulis adalah pengajar psikologi di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta; Peneliti senior Division for Applied Social Psychology Research (DASPR) Daya Makara-Universitas Indonesia


news

Jemaah Islamiyah: Still Southeast Asia’s Greatest Terrorist Threat

A member of Indonesian Police Bomb Squad secures the area where a suspicious package found on a road side at the main business district in Jakarta, Indonesia (April 28, 2011).

Image Credit: AP Photo/Achmad Ibrahim


Sixteen years after carrying out the Bali bombings, which killed over 200 people, al-Qaeda affiliate Jemaah Islamiyah (JI) remains the key terrorist group in Southeast Asia today. Despite being pushed back since 2009 by the death of its key leaders and arrest of its members, JI has deep political and ideological roots in the region. The rise of the so-called Islamic State (ISIS) since 2014 has been a God-send for JI, as it has absorbed the security apparatus’ attention, permitting JI to expand and be in a position to pose a threat to states in the region, especially Indonesia. Its key leaders believe that JI is in a state of heightened preparedness today.


Explaining JI Resilience


Today, JI’s key geographical area of focus is Indonesia. This is despite JI’s links with groups and individuals in the Philippines (such as the Moro Islamic Liberation Front, or MILF, and the Abu Sayyaf Group), Thailand (Gerakan Mujahidin Islam Pattani) and Malaysia (Kumpulan Mujahidin Malaysia) through a JI regional network. The Southeast Asian region was subdivided into three mantiqis or zones for the specific purpose of training (Philippines), funds (Malaysia and Singapore) and operations (Indonesia). The shrinking of JI’s area of focus is due to the success of Southeast Asia’s security apparatus in dismantling the network through the arrest (Abu Bakar Basyir, Abu Rusydan, Zarkasih, Adung, Umar Patek, Abu Tholut, etc.) and decimation (Noordin Top, Azahari, Dulmatin, etc.) of its leaders as well as the largescale killing and detention of its members between 2002 and 2009. More than 150 and 1,500 JI members have been killed and detained, respectively, since 2002 in Indonesia alone.


Still, JI succeeded in revitalizing and remaining relevant for a number of reasons. First is the continued existence of al-Qaeda (AQ) and JI leaders. Despite Osama bin Laden’s death, Ayman Zawahiri has continued AQ’s mantle of leadership, just as in the post-Abdullah Sungkar era, JI leaders such as Abu Bakar Bashir, Abu Rusydan, Zarkasih, and Adung continue to operate. Only Abu Bakar Bashir joined ISIS and remains in detention today.


Despite JI’s low profile nationally and internationally, most JI members have remained loyal to AQ and many have developed close ties with the pro-AQ Jabhat al-Nusra (JaN) or its successors, the Jabhat Fatah al-Sham (JFaS) (July 2016-January 2017) and Tahrir al-Sham (TaS) (since January 2017). Indonesian JI members are known to have fought alongside JaN, JFaS, and TaS as, according to Nasir Abbas and Sofyan Tsauri, whom the author met recently, JI continues to believe in undertaking violent jihad abroad but not yet in Indonesia. (Sofyan, a former member of the Indonesian police force, was jailed in March 2010 for 10 years for his part in the Aceh incident. However, he was released in October 2015, leading to accusations that he is a police spy tasked with infiltrating into terrorist groups, something Sofyan has publicly denied.)  


The JI “System”


However, it is the continued presence of the JI “system” that is the key and has acted as a conveyor belt for JI and its causes in Indonesia today. This is evident from a number of activities. First, JI leaders continue to meet on a regular basis and the PUPJI (JI’s constitution) remains the key guide to JI activities. The JI’s Shura (governing) Council meets regularly even though, according to Nasir Abbas and Sofyan Tsauri, this is undertaken clandestinely.


JI continues to have an emir, the unquestioned leader. What is an anomaly today is the presence of two JI emirs, the de facto emir and another who is publicly touted as the JI leader. While the leader of JI’s military wing was believed to be Muhammad Khoirul Aman or Ustad Batar, who was arrested in 2017, since 2009, the JI emir is believed to be Para Wiyanto, a senior figure with close ties to leaders such as Hambali, Azahari, Dulmatin and Umar Patek. Originating from Kudus and trained in Mindanao, south Philippines, Para Wiyanto is assumed to be JI’s emir today, something confirmed by analysts such as Sidney Jones and Rakyan Brata.


However, key JI leaders on the ground today have another opinion about who is the real JI emir. The primus inter pares leader of JI is believed to be Abu Rusydan, who took over as emir in October 2002 following Abu Bakar Bashir’s arrest. Rusydan was arrested in 2003 and released from detention in late 2005.

According to Sofyan Tsauri, who played a key role in the JI military training camp in Aceh in 2010 and was a key lieutenants for arms supplies for the trainees, Abu Rusydan is the de facto JI emir today.


Sofyan argued that Para Wijanto is the “emir bitona” or the emergency emir. This position is necessitated by the fact that the JI is a proscribed group in Indonesia — anyone associated with it can be arrested and funds associated with it can be frozen. In view of this, tactically it is good to have an emir bitona who has remained underground but Abu Rusydan, who remains publicly active as a religious teacher with no clear association with JI, is seen as the real leader. According to Sofyan, whenever there is a disagreement in the Shura Council, Abu Rusydan’s word is final, clearly showing his authority in JI today. Also, if ever Para Wijanto is arrested, JI will be able to continue without a true leadership vacuum.


Spread of JI’s Ideology


JI also remains active in spreading its ideas and ideology through pesantrens (religious boarding schools), mosques, educational institutions, and its publishing houses. JI is also supported by various educational and research institutions.


According to Sofyan Tsauri, JI has taken the late Osama bin Laden’s advice to heart. The former AQ leader is believed to have said that where jihadists are fighting in Muslim countries, they should continue the struggle to the end. However, in Muslim countries where there is no “jihad front” being opened yet, research institutes should educate the Ummah about jihad and become key advocates of this approach to struggle, including in Indonesia today.


JI also runs many publishing houses and media outlets, including those associated with Majelis Mujahidin Indonesia. Two of the key publications include Risalah Mujahideenand Symina, which are produced on a regular basis in Jogjakarta and Kudus respectively. Ar-Rahmah.com is also a key JI-linked online website with pro-AQ and JI-oriented perspectives published on a regular basis.


JI is also active on the humanitarian front, supporting like-minded institutions and Muslims who are in need of assistance. One such institution is Hilal Ahmar Society Indonesia, which has been active in the Middle East. The United States has proscribed it as being linked to AQ and JI. JI has also sent humanitarian assistance to support people fighting in areas where the JaN had been active. Another JI-linked active humanitarian group is the Lembaga Kemanusian One Care, which operates along the same lines as HASI.


The JI has always had a military wing, with many of its members involved in various bombings in Indonesia between 2000 and 2009. Following the crackdown by the Indonesian security forces, Sofyan Tsauri argued that the military elements have been not demobilized but merely made “non-active.” They are “parked” until ordered to re-surface.


Since 2009, JI’s military members have only been involved in combat outside Indonesia, mostly in the Philippines, but also in Iraq and Syria. With the arrest of Khoirul Aman in 2017, Abu Husna and Abdul Manap from Solo are its key military leaders. However, JI leaders such as Abu Rusydan have repeatedly stated that the time has not come for it to strike. Claiming that JI is mainly focused on education and training, not violence, Rusydan has also warned that JI would only be peaceful “up to a point” and should not be provoked.


Benefiting from Islamic State’s Backlash


Finally, a key factor that has accounted for JI’s rise and relevance is the backlash against ISIS and its violence in the Middle East, Southeast Asia in general, and Indonesia in particular. Even though there are ISIS supporters in Indonesia, the Philippines is seen as the epicenter of ISIS activities in Southeast Asia, best evident in the Marawi Siege from May to October 2017 that consumed more than 1,000 lives and inflicted massive damage to the city. The East Asia Wilayah or Wilayat Sharq Asiyya has been based in the Philippines since mid-2017, formerly under Isnilon Hapilon, who died in the Marawi Siege and is believed to be led by an emir bitona today.


As ISIS is foremost on the global and regional radar of security planners, JI has effectively been given a green light to operate freely. Some Indonesian security agencies also believe in using the JI to counter ISIS, as part of the balance of power and divide and rule game. As JI continues to have the largest number of terrorist detainees in jail or those who have been released, as well am sthe largest number of trained and ideologically fortified fighters with combat and bomb-making experience, it remains the key threat to Indonesian security. Analysts such as Sidney Jones and Rakyan estimate the strength of hardcore JI members today to be between 2,000-3,000, with many more thousands as supporters and sympathizers.


Most JI members also believe that ISIS is a proxy of the West and has to be countered as it has brought disrepute to jihad and the struggle of Muslims worldwide. By promoting inter-jihadi infighting, as has happened in the Middle East and Africa, and lately in the Philippines, ISIS is believed to be the long arm of the West, aimed at encouraging jihadists to congregate in a conflict zone — Afghanistan, Iraq, and Syria in the past, and the Philippines at present — and where regional governments, with the support of the West, can decimate the jihadists altogether. JI aims to prevent entering into this trap, according to Sofyan Tsauri.


Clearly, the JI is far from irrelevant. Learning lessons from the past and taking advantage of the current geopolitics with the focus on ISIS, JI has been able to regenerate its leaders and members and remain in a heightened state of preparedness. Far from rejoicing and being complacent because JI has not launched a major attack since 2009, states in the region should remain vigilant as this state of peace can change quickly once the habitat of violence is resanctioned.


Bilveer Singh, Ph.D., is an an Adjunct Senior Fellow, Centre of Excellence for National Security, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore and Associate Professor at the Department of Political Science, National University of Singapore.


news

Program Inklusi Dinilai Tepat Diterapkan kepada Mantan Pelaku Terorisme

Program deradikalisasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pendekatan yang lebih banyak menekankan pada reedukasi tentang ideologi negara atau wawasan kebangsaan dinilai tidak memberikan perubahan berarti dalam perubahan pola pikir WBP terorisme.


Selain itu pemberian kewirausahaan tanpa persiapan yang baik dan rencana kesinambungan juga dinilai tidak berhasil maksimal dalam mengangkat ekonomi mantan WBP maupun perubahan perilaku.


Hal ini dipaparkan dalam Diseminasi Evaluasi Program Deradikalisasi di Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Kamis (8/2) di Jakarta.


Pemaparan merupakan hasil asesmen DASPR Daya Makara Universitas Indonesia sejak Juli 2017.


Faisal Magrie, Koordinator Program DASPR Daya Makara UI, program-program yang bersifat inklusif seperti Management Training dan Life Management Training (CMT-LMIT) merupakan praktik terbaik karena sifatnya yang partisipatif dan menyentuh keterampilan yang mereka butuhkan ketika dalam Lapas maupun saat mereka menjalani reintegrasisosial. 


“Menurut asesmen kami, ada program yang sangat-sangat ideal untuk dilaksanakan meskipun tentu belum belum sempurna tapi dapat dijadikan best practice (praktik terbaik). Program seperti Conflict Management Training dan Life Management Training (CMT-LMT) yang dilaksanakan oleh Search for Common Ground,” ujarnya.


Program ini menurut Faisal, sejak penyusunan modul, pelatihan untuk pelatih, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi disusun secara partisipatif melibatkan petugas pemasyarakatan, ahli di bidang psikologi, keamanan dan transformasi konflik. 


Sigit Budiyanto, Kepala Sub-direktorat Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) mengakui pendekatan CMT-LMT member dampak yang sangat baik bukan hanya bagi WBP, tapi juga bagi petugas pemasyarkatan.


“CMT-LMT ini mengandung nilai-nilai toleransi, kebangsaan dan menghormati keberagaman budaya. Dalam situasi Lapas-Rutan yang penuh tantangan, pelatihan ini mampu membangun kepercayaan antara WBP dan petugas," ujar Budi.


Menurutnya trust (kepercayaan) ini adalah faktor yang sangat penting dalam program-program deradikalisasi.


"Petugas-petugas kami yang telah menerima CMT-LMT relatif masih dipercaya WBP terorisme dan ini membuat program-program deradikalisasi menjadi lebih mungkin dilaksanakan,” ungkapnya.


DASPR Daya Makara UI sebagai asesor melakukan evaluasi pada sejumlah organisasi yang melakukan program-program deradikalisasi dalam Lapas termasuk di dalamnya Search for Common Ground (SFCG), Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Center for Detention Studies (CDS), dan United Nation Inter-regional Crime Justice Research Institute (UNICRI). 


Asesmen dilakukan di Lapas Cipinang, Lapas Cibinong, Lapas Semarang, dan Lapas Pasir Putih dan menemui WBP terorisme dan para petugas lapas yang bersentuhan langsung dengan mereka.


Sebagai pembanding, DASPR Daya Makara UI juga menemui para eks-WBP terorisme yang pernah menerima program deradikalisasi dalam lapas. Hasilnya program CMT-LMT yang dilaksanakan SFCG adalah praktik terbaik deradikalisasi dalam Lapas. (Red: Kendi Setiawan)


Lihat post lama

39

Jumlah Publikasi

11

Kolaborasi Riset

18

Program

2396

Viewers